19 Asosiasi Sepakat Akhiri Aksi Mogok, Pariwisata Labuan Bajo Normal Lagi
Rabu, 03 Agustus 2022 - 16:37 WIB
Sementara itu, di balik pro-kontra kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan keriuhan aksi mogok pelaku pariwisata, nama badan usaha milik daerah (BUMD) PT Flobamor ramai diperbincangkan dan disebut-sebut ikut berperan mengatur tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo.
Terkait hal itu, menurut Shana, para pelaku pariwisata menyatakan akan melakukan pengawasan independen kepada PT Flobamor dan mengevaluasi kerja PT Flobamor setiap tahun apabila kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Tidak hanya pelaku pariwisata, kami BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rencana pengelolaan tersebut ke depan. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan," tandasnya.
Selain itu, BPOLBF sebagai satker Kemenparekraf juga akan menampung semua aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan TN Komodo dan Labuan Bajo ke depan.
Lebih lanjut, Shana mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk semua pihak yang terus bersama-sama memperhatikan dan menjaga Labuan Bajo agar terus berkembang menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta kebanggan bersama.
Salah satu asosiasi pariwisata yaitu Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo menyatakan undur diri dari aksi demonstrasi dan mogok massal yang dinilai bertentangan dengan hukum.
"Kami berjanji untuk tidak melakukan aksi demonstrasi atau aksi mogok yang bertentangan dengan hukum," ujar Ketua Awstar Kristoforus.
Hal senada juga disampaikan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPC PHRI) di Labuan Bajo.
Ketua BPC PHRI Manggarai Barat Silvester Wanggel menyatakan, terhitung mulai 3 Agustus 2022, seluruh hotel dan restoran di Labuan Bajo akan kembali melayani aktivitas pariwisata.
Terkait hal itu, menurut Shana, para pelaku pariwisata menyatakan akan melakukan pengawasan independen kepada PT Flobamor dan mengevaluasi kerja PT Flobamor setiap tahun apabila kebijakan ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Tidak hanya pelaku pariwisata, kami BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rencana pengelolaan tersebut ke depan. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan," tandasnya.
Selain itu, BPOLBF sebagai satker Kemenparekraf juga akan menampung semua aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan TN Komodo dan Labuan Bajo ke depan.
Lebih lanjut, Shana mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk semua pihak yang terus bersama-sama memperhatikan dan menjaga Labuan Bajo agar terus berkembang menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta kebanggan bersama.
Salah satu asosiasi pariwisata yaitu Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo menyatakan undur diri dari aksi demonstrasi dan mogok massal yang dinilai bertentangan dengan hukum.
"Kami berjanji untuk tidak melakukan aksi demonstrasi atau aksi mogok yang bertentangan dengan hukum," ujar Ketua Awstar Kristoforus.
Hal senada juga disampaikan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPC PHRI) di Labuan Bajo.
Ketua BPC PHRI Manggarai Barat Silvester Wanggel menyatakan, terhitung mulai 3 Agustus 2022, seluruh hotel dan restoran di Labuan Bajo akan kembali melayani aktivitas pariwisata.
tulis komentar anda