Apa Peran IMF untuk Indonesia? Ini Jawabannya

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap IMF

Pada pemerintahan Presiden Habibie, Habibie mempunyai kebijakan dengan memberikan dukungan secara liberalisasi kepada partai politik dan memberikan kebebasan pers. Selain itu presiden Habibie juga melanjutkan beberapa kerjasama dengan organisasi multilateral seperti, IMF, WORLD BANK dan ILO.

Berlanjut kepada pemerintahan Megawati, beliau mencoba untuk memperbaiki perekonomian Indonesia dengan cara memperbaiki hubungan dengan IMF. yang kemudian berujung pada pembaharuan program bantuan IMF yang sebelumnya sempat berhenti pada era pemerintahan Gus Dur.

Namun sayangnya beberapa program baru itu kemudian dihentikan karena Indonesia memiliki masalah akibat dari krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998.

Beralih pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY telah menampilkan kebijakan baru yang lebih proaktif dan high profil. Selain itu, SBY juga banyak mengait negara lain untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan melalui proses diplomasi internasional.

Dengan adanya kebijakan yang dimilikinya itu, Indonesia dapat lebih cepat dalam membayar hutang luar negeri. Dimana pembayaran utang luar negeri dilakukan dua kali dalam tahun yang sama yakni pada tahun 2006 sebesar USD 6,95 miliar dollar.

Pada era pemerintahan Jokowi periode ke-II mengharuskan Indonesia harus meminjam utang keluar negeri, termasuk IMF. Di tahun 2021, IMF melakukan penambahan dana alokasi SDR (Special Drawing Rights) yang di khususkan untuk seluruh anggota nya, salah satu nya adalah Indonesia.

SDR merupakan salah satu kebijakan dari IMF dalam rangka untuk mendukung ketahanan dan kestabilan perekonomian negara di dunia termasuk juga anggota IMF sendiri, yaitu Indonesia.