Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Kendalikan Kasus Tuberkulosis

Menurutnya, ada dua hal penting yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus TB. Pertama, upaya pengendalian TB dapat dijadikan sebagai indikator persyaratan uji kelayakan (credentialing) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kedua, perbaikan terhadap pola pembayaran. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangan pembiayaan perorangan terhadap kasus TB.

“Dari hasil intervensi pembiayaan terhadap TB, terlihat angka kesembuhan semakin meningkat, karena mereka memiliki target dalam pengawasan kasus TB. Harapannya kita juga menghadirkan kualitas pelayanan yang baik ke masyarakat dan juga mendorong faskes untuk melaporkan berapa banyak masyarakat yang mengidap TB sehingga bisa mengintervensi untuk melakukan manajemen pasien,” kata Yuli.

ementara itu, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Tiffany Tiara Pakasi mengatakan, tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah kasus TB terbanyak di Indonesia. Tercatat, di tahun 2022 terdapat 717.941 kasus yang ternotifikasi TB di Indonesia. Namun, dari angka tersebut, 85% masyarakat yang telah mendapatkan perawatan. Hal ini didukung dengan jumlah penyebaran fasilitas kesehatan yang melakukan notifikasi kasus TB di tahun 2022.

“Kami juga telah melakukan pemadanan data antara BPJS Kesehatan dengan Sistem Informasi TB melalui proses cleaning duplikasi via Nomor Induk Kependudukan (NIK) pasien. Dari proses tersebut, terdapat 95.571 pasien dengan diagnosa yang belum tercatat di SITB,” tambah Tiara.

Dirinya menambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pihak Pendukung termasuk BPJS Kesehatan mendukung dan menerapkan Strategi Nasional Eliminasi TBC melalui berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mencapai luaran.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Universitas Gadjah Mada, Firdaus Hafidz mengatakan saat ini kasus TB di Indonesia masih dianggap hal yang biasa. Menurutnya, perlu ada regulasi yang kuat untuk menyatukan antar lembaga untuk bersama-sama melakukan pengendalian TB.

“Kita harus maju bersama untuk memastikan pengendalian terhadap penyakit TB harus berjalan dengan baik, karena ini perlu untuk dilakukan. Baik pendanaan, kapasitas, program dan mitra kerja sama untuk meningkatkan utilisasi demi menurunkan angka katastropik di Indonesia,” ucap Hafidz.