Ekspor Menyusut, Pengusaha Sawit Minta Kebijakan DMO dan DPO Dihapus
loading...
Pengusaha sawit meminta kebijakan DMP dan DPO dihapus. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit ( Gapki ) Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk menghapuskan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Menurutnya kebijakan tersebut telah memberikan restriksi terhadap ekspor sehingga berkontribusi menurunkan volume ekspor crude palm oil ( CPO ).
"Saya kira harus diperbaiki misalnya terkait dengan DMO dengan adanya rasio DMO. Itu sebenarnya memberikan restriksi terhadap ekspor," kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (26/5/2023).
Di tengah melemahnya pasar global, Fadhil menilai harus ada relaksasi aturan ekspor di dalam negeri untuk meningkatkan kembali volume ekspor CPO.
"Jangan sampai ketika pasar di luar negeri itu agak melemah kita sendiri yang melakukan restriksi yang menurut saya sudah tidak tepat lagi," ujarnya.
Fadhil mengatakan bahwa kebijakan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng yang meningkat tajam. Pada kenyataannya saat ini minyak goreng sudah berlimpah dengan harga yang terjangkau, sehingga menurutnya kebijakan DMO dan DPO sudah tidak lagi relevan.
"Kebijakan DMO dan DPO ini seharusnya direview, dipertimbangkan dan dihapuskan, dan kita kembalikan normal," pungkasnya.
Baca Juga :
Gapki Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat
"Saya kira harus diperbaiki misalnya terkait dengan DMO dengan adanya rasio DMO. Itu sebenarnya memberikan restriksi terhadap ekspor," kata Fadhil dalam siaran Market Review di IDX Channel, Jumat (26/5/2023).
Di tengah melemahnya pasar global, Fadhil menilai harus ada relaksasi aturan ekspor di dalam negeri untuk meningkatkan kembali volume ekspor CPO.
"Jangan sampai ketika pasar di luar negeri itu agak melemah kita sendiri yang melakukan restriksi yang menurut saya sudah tidak tepat lagi," ujarnya.
Fadhil mengatakan bahwa kebijakan DMO dan DPO merupakan kebijakan yang dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng yang meningkat tajam. Pada kenyataannya saat ini minyak goreng sudah berlimpah dengan harga yang terjangkau, sehingga menurutnya kebijakan DMO dan DPO sudah tidak lagi relevan.
"Kebijakan DMO dan DPO ini seharusnya direview, dipertimbangkan dan dihapuskan, dan kita kembalikan normal," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
