14 Negara Buka Pintu Bagi 'Pahlawan Devisa' Indonesia
Kamis, 30 Juli 2020 - 16:43 WIB
loading...
Dari 22 negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), sebanyak 14 perwakilan negara telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal membuka akses masuk terhadap para pahlawan devisa bagi Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dari 22 negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), sebanyak 14 perwakilan negara telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal membuka akses masuk terhadap para 'pahlawan devisa' bagi Indonesia. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hari ini meresmikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru beserta Pedomannya.
"Aturan tersebut sekaligus untuk memastikan pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru ini berjalan dengan baik dan memiliki landasan hukum yang tepat. Ini baru saya tandatangani kemarin tanggal 29 Juli," ucap Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2020).
(Baca Juga: Pengiriman TKI ke Luar Negeri Kembali Dibuka, Menaker: Semua Pemda Siap )
Kepmenaker ini diikuti dengan aturan turunan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia, yang mana penerbitannya dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan negara tujuan penempatan.
"Saya juga telah memastikan para pihak terkait menyatakan siap dan sudah dipastikan juga kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka telah kondusif. Seperti masalah kebijakan protokol kesehatan, siapa yang menanggung biaya yang timbul akibat protokol kesehatan, sektor jabatan yang rentan penyebaran Covid-19, dan aturan pelindungan tenaga kerja asing," tegas Ida.
"Aturan tersebut sekaligus untuk memastikan pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru ini berjalan dengan baik dan memiliki landasan hukum yang tepat. Ini baru saya tandatangani kemarin tanggal 29 Juli," ucap Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2020).
(Baca Juga: Pengiriman TKI ke Luar Negeri Kembali Dibuka, Menaker: Semua Pemda Siap )
Kepmenaker ini diikuti dengan aturan turunan berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia, yang mana penerbitannya dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan negara tujuan penempatan.
"Saya juga telah memastikan para pihak terkait menyatakan siap dan sudah dipastikan juga kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka telah kondusif. Seperti masalah kebijakan protokol kesehatan, siapa yang menanggung biaya yang timbul akibat protokol kesehatan, sektor jabatan yang rentan penyebaran Covid-19, dan aturan pelindungan tenaga kerja asing," tegas Ida.
Lihat Juga :
