Jokowi Gusar Pinjol Ilegal Sulit Ditindak, Ini Tindakan Cawapres Mahfud MD
Rabu, 01 November 2023 - 14:46 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Cawapres Mahfud MD. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah bercerita jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat gusar terhadap pelaku pinjaman online (Pinjol) ilegal yang sulit ditindak. Tindak kejahatan oleh pelaku pinjol ilegal kerap sulit ditindak sehingga banyak yang masih dapat beroperasi secara bebas.
Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa pinjol ilegal tidak dapat dihentikan karena dianggap sah berdasarkan prinsip legalitas, mengingat pinjol ilegal dianggap sebagai perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan polisi tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap pinjol ilegal.
Baca Juga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Tonjolkan Aspek Digitalisasi dalam Visi Misi
"Presiden mengatakan masa orang jahat begitu tidak bisa ditindak? Masa kejahatan gitu enggak ada hukumnya?" ujar Mahfud. Karena kekhawatiran Jokowi itu, akhirnya Mahfud MD dan pihak-pihak lain berkumpul dan sepakat untuk mengubah kebijakan dalam menangani pinjol ilegal. Mereka semua setuju untuk mengambil tindakan tegas terhadap pinjol ilegal.
Dia menjelaskan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sah dalam perjanjian tidak lagi berlaku karena tidak memenuhi persyaratan sah yang bersifat subjektif maupun objektif.
"Pinjol ilegal itu tidak masuk ke situ baik subjektif dan Ia mengatakan bahwa akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti prinsip "Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi" atau Salus Populi Suprema Lex Esto. objektifnya. Semua melalui jebakan-jebakan," imbuh Mahfud.
Mulanya, Mahfud mengatakan bahwa pinjol ilegal tidak dapat dihentikan karena dianggap sah berdasarkan prinsip legalitas, mengingat pinjol ilegal dianggap sebagai perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan polisi tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap pinjol ilegal.
Baca Juga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Tonjolkan Aspek Digitalisasi dalam Visi Misi
"Presiden mengatakan masa orang jahat begitu tidak bisa ditindak? Masa kejahatan gitu enggak ada hukumnya?" ujar Mahfud. Karena kekhawatiran Jokowi itu, akhirnya Mahfud MD dan pihak-pihak lain berkumpul dan sepakat untuk mengubah kebijakan dalam menangani pinjol ilegal. Mereka semua setuju untuk mengambil tindakan tegas terhadap pinjol ilegal.
Dia menjelaskan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat-syarat sah dalam perjanjian tidak lagi berlaku karena tidak memenuhi persyaratan sah yang bersifat subjektif maupun objektif.
"Pinjol ilegal itu tidak masuk ke situ baik subjektif dan Ia mengatakan bahwa akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti prinsip "Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi" atau Salus Populi Suprema Lex Esto. objektifnya. Semua melalui jebakan-jebakan," imbuh Mahfud.
Lihat Juga :
