Jokowi Gusar Pinjol Ilegal Sulit Ditindak, Ini Tindakan Cawapres Mahfud MD
Rabu, 01 November 2023 - 14:46 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Tiba di Bali, Ganjar Pranowo Disambut 190 Penari Pendet
Menurut Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu, ia berpendapat jika penutupan atau pemblokiran akses oleh Kominfo adalah tindakan administratif yang dapat diambil oleh pemerintah untuk membatasi ruang gerak pinjol ilegal dan melindungi lebih banyak orang dari menjadi korban. Namun, penting juga untuk mendirikan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses agar masyarakat bisa melaporkan praktik ilegal ini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan ilegal adalah bagian penting dari strategi penanganan pinjol yang harus dibangun oleh pemerintah.
Selain upaya administratif, negara juga akan memberikan perlindungan hukum, baik dalam aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam hal hukum perdata, negara akan menyediakan saluran untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa.
Dari segi hukum pidana, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang merugikan warga negara. Penerapan hukuman pidana dalam penanganan masalah pinjol harus menjadi langkah terakhir, tetapi penegakan hukum pidana terhadap pelaku utama diperlukan sebagai tindakan keras untuk menciptakan efek jera.
Penegakan hukum ini harus dilakukan secara konsisten dan harus mencakup penyandang dana, perusahaan, dan aktor kunci yang terlibat dalam praktik pinjol ilegal.
Menurut Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu, ia berpendapat jika penutupan atau pemblokiran akses oleh Kominfo adalah tindakan administratif yang dapat diambil oleh pemerintah untuk membatasi ruang gerak pinjol ilegal dan melindungi lebih banyak orang dari menjadi korban. Namun, penting juga untuk mendirikan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses agar masyarakat bisa melaporkan praktik ilegal ini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan ilegal adalah bagian penting dari strategi penanganan pinjol yang harus dibangun oleh pemerintah.
Selain upaya administratif, negara juga akan memberikan perlindungan hukum, baik dalam aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam hal hukum perdata, negara akan menyediakan saluran untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa.
Dari segi hukum pidana, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang merugikan warga negara. Penerapan hukuman pidana dalam penanganan masalah pinjol harus menjadi langkah terakhir, tetapi penegakan hukum pidana terhadap pelaku utama diperlukan sebagai tindakan keras untuk menciptakan efek jera.
Penegakan hukum ini harus dilakukan secara konsisten dan harus mencakup penyandang dana, perusahaan, dan aktor kunci yang terlibat dalam praktik pinjol ilegal.
(fjo)
Lihat Juga :
