Pedas! Pemerintah Disebut Lamban dan Setengah-setengah Atasi Pandemi

Kamis, 06 Agustus 2020 - 15:11 WIB
loading...
Pedas! Pemerintah Disebut...
Kerumunan masyarakat saat Car Free Day di salah satu titik di Jakarta beberapa waktu lalu. Indef menilai pemerintah setengah-setengah atasi pandemi. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyebut kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi saat ini terlambat dan setengah-setengah. Implikasinya, kasus positif Covid-19 masih terus meningkat dan tekanan ke ekonomi terus berlanjut.

Indef menilai, respons kesehatan terhadap pandemi terlambat dan pelaksanaan new normal pun terlalu longgar sehingga kasus positif Covid-19 terus meningkat. Sementara di negara lain, pemerintah melawan pandemi corona dengan mengurangi interaksi dan kerumunan sambil memberikan bantuan sosial yang cukup.

(Baca Juga: Marah 3 Kali, Menteri Tak Juga Berganti)

"Dengan demikian rakyat yang pekerjaannya berisiko kesehatan tinggi bisa tinggal di rumah dan menekan penyebaran. Tapi data penduduk miskin dan rentan Indonesia yang terakhir di-update secara nasional itu tahun 2015 tidak lagi akurat untuk jadi acuan penyaluran bansos di tahun 2020. Akibatnya PSBB rendah efektivitasnya," ujar Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam diskusi online di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Tanpa penurunan kasus Covid-19 yang nyata, sambung dia, pelaku ekonomi dan investor akan tetap menahan langkah. Akibatnya, meski triliunan rupiah telah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, dengan realisasi masih rendah dan penyebaran pandemi yang masih terus meningkat, pertumbuhan ekonomi pun tersandung. "Dampaknya ditunjukkan pada angka pertumbuhan triwulan II/2020," tegas Eko.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Soal Siapa yang Cocok...
Soal Siapa yang Cocok Pimpin OJK, Ekonom: Figur Harus Diterima Pasar
Efek Perang Dagang,...
Efek Perang Dagang, Indef Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 2025 Jadi 4,87%
INDEF: Ekosistem Hilirisasi...
INDEF: Ekosistem Hilirisasi Tembaga Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif dan Punya Nilai Strategi Signifikan
Indef: 79% Netizen Anggap...
Indef: 79% Netizen Anggap Kenaikan Utang Negara sebagai Beban
Hati-hati DPR! Skema...
Hati-hati DPR! Skema Power Wheeling dalam RUU EBT Bisa Bebani PLN dan Keuangan Negara
Redam Risiko Lonjakan...
Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial
Indef: MBG Investasi...
Indef: MBG Investasi Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia
CSED-Indef Dorong Reformasi...
CSED-Indef Dorong Reformasi Kelembagaan Haji dan Umrah
Rekomendasi
3 Tersangka Kasus Suap...
3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim Beri Rp6,9 M agar Dapat Jatah
Ruko di Pasar Ciputat...
Ruko di Pasar Ciputat Tangsel Terbakar, Api Masih Berkobar
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
Infografis
5 Alasan Perdamaian...
5 Alasan Perdamaian Amerika Serikat dan Iran Sulit Terwujud
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved