Pola Bisnis MLM Mau Diterapkan untuk Konversi Motor Listrik, ESDM Putus Asa?

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) menyatakan telah melakukan beragam upaya untuk mendorong minat masyarakat melakukan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik . Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya bahkan ingin menggunakan pola bisnis multi level marketing (MLM).



"Kemudian kita mau lagi pakai pola MLM ya untuk bisa menarik (minat masyarakat)," ujarnya saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (22/11/2023).

MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai yang dilakukan oleh tenaga penjual (sales). Cara kerja bisnis MLM ini adalah para tenaga penjual akan mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan dan hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut.

Selain MLM, Arifin pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggunakan strategi door to door ke perusahaan-perusahaan dan mendapatkan respons yang cukup baik. Ia menilai bahwa sosialisasi merupakan langkah yang penting untuk dilakukan.

"Tim kami udah melakukan door to door, ke perusahaan-perusahaan, dan responsnya cukup baik," imbuhnya.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa target penerima bantuan pemerintah pada 2023 adalah sebanyak 50.000 unit dan tahun depan 150.000 unit dengan besaran bantuan yang diberikan Rp7 juta per unit untuk motor konversi.

Hingga kini program tersebut masih sepi peminat. Arifin bilang, minimnya realisasi konversi motor listrik ini yang kemudian menjadi penyebab masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran Kementerian ESDM, meskipun sudah menjelang akhir tahun.

Dalam paparannya, ia menuturkan, hingga 18 November 2023, realisasi anggaran Kementerian ESDM baru mencapai 59,03% dan masih terdapat deviasi 5,08%.

“Realisasi masih rendah terutama disebabkan kegiatan insentif konversi motor BBM ke listrik, karena minat masyarakat masih rendah,” jelasnya.

Arifin mengungkap beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat menggunakan motor listrik. Pertama, terbatasnya suplai baterai dalam negeri.

"Kuncinya adalah ketersediaan baterai listriknya yang memang terbatas sekali, harus ada kepastian mengenai keberadaan stok baterai listriknya karena kita belum bisa bikin sendiri," jelasnya.

Hambatan lainnya terkait kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Oleh karena itu dirinya meminta pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan relaksasi TKDN komponen konversi motor listrik.

"Barangkali nanti karena kita sama-sama di Komisi VII ada ESDM, ada Perindustrian mungkin ini bisa diharmonisasi bahwa TKDN untuk ini sebaiknya bisa dikonsider," harapnya.

Kendati demikian, Arifin juga mengaku ingin tetap mengutamakan produksi dalam negeri sehingga menurutnya perlu dibentuk peta jalan (roadmap) produksi komponen motor listrik di dalam negeri.



"Prioritas pokoknya untuk apa yang tersedia di dalam negeri. Tapi memang baterainya yang gak ada, konverternya ada, motornya juga bisa," tuturnya.