Bantu Pelaku Industri Hijau, Pembentukan Kementerian Ekologi Mencuat

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menilai Indonesia perlu membentuk Kementerian Ekologi. Menurutnya, Kementerian Ekologi akan secara khusus mengantisipasi hingga menangani dampak dari perubahan iklim .



Salah satu tugas Kementerian Ekologi adalah membantu pelaku industri hijau (ecopreneur), terutama meningkatkan pendidikan mengenai iklim, efektifitas riset dan penelitian, perdagangan karbon, serta mengurangi emisi non gas rumah kaca (GRK).

Diaz mengatakan bahwa peran Kementerian Ekologi tidak mengkooptasi tupoksinya Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Keberadaan Kementerian Ekologi juga memperkuat peran dan fungsi kementerian dan lembaga (K/L) di sektor lingkungan atau hal terkait dengan iklim.

“Lebih spesifik untuk mengatasi climate changes jadi Kementerian Ekologi ini memang berbeda, seharusnya dengan Kementerian KLHK dan tidak akan bentrok, saya rasa ini akan berjalan beriringan bersama,” katanya dalam acara peluncuran buku 'Dangerous Humans: Towards Zero eMission?’ di The Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Tak sampai di situ, Diaz juga mengusukan kepada pemerintah untuk menambahkan kurikulum terkaitclimate change atau perubahan iklim dalam dunia pendidikan, baik itu di sekolah maupun pesantren di Indonesia.

Diaz mengatakan, kurikulum tersebut bertujuan untuk dapat mengedukasi kepada generasi muda tentang pentingnya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim di dunia, terkhusus di Indonesia. Pasalnya kata Diaz, kendala yang dihadapi dalam menjaga iklim di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga iklim.

Jika hal tersebut masih berlangsung, Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam atas dampak perubahan iklim global. Potensi banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan perkara lain berkaitan dengan fenomena perubahan iklim di dunia.



"Alokasi anggaran untuk pendidikan terkait climate changes ditingkatkan. Saya juga menawarkan apakah kita perlu mewajibkan pendidikan terkait climate changes di seluruh sekolah-sekolah Indonesia dan di 39 ribu pesantren yangg ada itu suatu hal yang perlu kita kaji lagi," katanya.