Anggaran Perang Israel Tembus Rp816 Triliun, Terbesar Didanai dari Utang

JAKARTA - Pemerintah Israel telah mengesahkan revisi anggaran tahun 2023 yang mempertahankan pengeluaran diskresioner untuk sekolah-sekolah agama dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisi, meskipun ada peringatan bahwa hal itu akan membebani ekonomi karena negara itu menekan perang melawan Hamas.

Semua anggota partai oposisi Benny Gantz, yang bergabung dengan pemerintah untuk menjalankan perang, memberikan suara menentang anggaran yang direvisi. Begitu pula Menteri Ekonomi Nir Barkat, anggota partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menulis di X bahwa pemerintah menyampaikan pesan "anti-pertumbuhan ekonomi."

Netanyahu menolak keluhan tersebut. "Kami memiliki tantangan ke depan, namun karena kami telah membangun ekonomi yang kuat di sini, kami dapat meloloskan anggaran untuk mengakomodasi semua kebutuhan perang," kata dia, dikutip dari The Japan Times, Rabu (29/11/2023).



Meskipun jatah khusus tersebut hanya sebagian kecil dari total anggaran, namun hal ini telah menjadi penanda adanya prioritas yang saling bersaing ketika Israel menghadapi konflik bersenjata terburuknya dalam setengah abad terakhir. Bagi Netanyahu dan sekutunya, dana tersebut mungkin merupakan kunci bagi kelangsungan hidup politik. Pada bulan Mei, beberapa partai agama dan sayap kanan mengancam akan meruntuhkan koalisi kecuali jika anggaran tersebut disetujui.

Dana yang tidak mengikat, sekitar 14 miliar shekel Israel atau USD3,6 miliar, sebagian besar akan digunakan untuk sekolah-sekolah agama beberapa di antaranya dibebaskan dari mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan matematika dan proyek-proyek termasuk pengembangan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan tujuan-tujuan lain yang diperjuangkan oleh anggota-anggota sayap kanan koalisi yang berkuasa.

Anggaran yang direvisi mengalokasikan 17 miliar shekel untuk biaya militer dan 8,8 miliar shekel untuk biaya sipil di masa perang, seperti evakuasi, di sepanjang perbatasan utara dan selatan, dan rekonstruksi komunitas yang hancur akibat serangan.

Sikap pemerintah ini telah mengundang kemarahan para investor dan banyak ekonom terkemuka. Dalam sebuah surat yang dikirim beberapa minggu yang lalu, 300 ekonom terkemuka dari Israel dan luar negeri mendesak Netanyahu dan para sekutunya untuk segera sadar.

"Sebuah langkah dasar dan penting adalah menghentikan pembiayaan apa pun yang tidak penting untuk perang, pertama dan terutama dana koalisi," kata kelompok tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh pemenang Nobel ekonomi Josh Angrist.



Bank Israel memproyeksikan bahwa pengeluaran pertahanan kotor untuk perang ini akan mencapai 107 miliar shekel, dan pengeluaran sipil 47 miliar shekel. Dikombinasikan dengan bunga utang sebesar 8 miliar shekel dan hilangnya pendapatan pajak sebesar 35 miliar shekel, maka total biaya perang diperkirakan mencapai 197 miliar shekel.

Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah harus menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab fiskal dengan keputusan-keputusan penting untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting. Pemangkasan ini harus dilakukan melalui penyesuaian pada pos-pos yang memiliki dampak permanen dan yang memberikan kontribusi yang lebih rendah pada pertumbuhan ekonomi, katanya.

Defisit anggaran ditetapkan sebesar 3,7% dari PDB, hampir 1% lebih tinggi daripada yang diantisipasi pada malam menjelang perang. Bank Sentral Israel memperkirakan biaya keseluruhan perang sebesar USD53 miliar atau Rp816 triliun terbesar didanai dari utang pemerintah.