Bahlil: Kalau Ada yang Bilang Hilirisasi Keliru, Saya Katakan Otaknya Keliru
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons sejumlah pihak yang mengkritik kebijakan program hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahlil mengatakan, program hilirisasi adalah jalan lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa.
"Ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru. Saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus jalan lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," ucap Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Bahlil menuturkan, dirinya berkeyakinan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan nilai tambah untuk mendorong kedaulatan negara, hilirisasi adalah salah satu instrumen.
"Karena itu saya berpendapat, tetap kita hilirisasi adalah jalan yang harus diambil," tandasnya.
Oleh karena itu menurutnya, arah kebijakan hilirisasi ke depan menjadi bagian penting yang tidak bisa kendor dan perlu dijaga oleh semua pihak.
"Kepala-kepala DPMPTSP, bupati, wali kota, gubernur, adalah benteng pertahanan paling terdepan untuk menjaga investasi sebagai hilirisasi," pungkasnya.
"Ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru. Saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus jalan lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," ucap Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Bahlil menuturkan, dirinya berkeyakinan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan nilai tambah untuk mendorong kedaulatan negara, hilirisasi adalah salah satu instrumen.
"Karena itu saya berpendapat, tetap kita hilirisasi adalah jalan yang harus diambil," tandasnya.
Oleh karena itu menurutnya, arah kebijakan hilirisasi ke depan menjadi bagian penting yang tidak bisa kendor dan perlu dijaga oleh semua pihak.
"Kepala-kepala DPMPTSP, bupati, wali kota, gubernur, adalah benteng pertahanan paling terdepan untuk menjaga investasi sebagai hilirisasi," pungkasnya.
(uka)