Israel Rampok Pajak Warga Gaza Rp3 Miliar per Bulan, Ditransfer ke Norwegia

Pada 3 November, kabinet keamanan Israel memutuskan untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak jelas tentang berapa banyak dari pendapatan pajak yang masuk ke Gaza ini adalah kotak hitam," Rabeh Morrar, direktur penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS, dikutip Al Jazeera, Rabu (24/1/2024).

"Terkadang mereka mengatakan 30 persen, terkadang 40 persen, terkadang 50 persen," jelasnya.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh kabinet Israel pada hari Minggu, pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun, uang tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh dana tersebut untuk membayar para pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

"PA berhutang miliaran dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar. "Ada juga utang (yang harus dibayar), misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya kembali."



Pada 2021, krisis keuangan PA, yang diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar bagi hasil pajak kepada PA sebelum 7 Oktober, mendorongnya untuk mengurangi semua gaji sebesar 25 persen.

Sejak November, ketika Israel memutuskan untuk membekukan dana yang diperuntukkan bagi Gaza, PA telah menolak untuk menerima dana sama sekali sebagai bentuk protes. Dengan latar belakang pemboman Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina sejak 7 Oktober, dan sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA belum dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.