Menkes Sebut Bakal Kaji Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Minggu, 29 September 2024 - 20:27 WIB
loading...
A
A
A
“Tentu ini jadi problem, ruang lingkup kami yaitu mempertahankan status hubungan kerja. Dari sisi ini, kami mem-backup dan mempertahankan hak-hak pekerja dan buruh. Kami ingin pekerja tidak jadi korban aturan yang tidak seimbang,” tuturnya.
Baca Juga: 8 Isu Utama Sektor Perikanan Jadi Fokus Kepengurusan Baru SPPI Dipimpin Ilyas Pangestu
Menurut Niko, aturan kemasan rokok polos tanpa merek di RPMK berpotensi terhadap pengurangan tenaga kerja secara luas dan mematikan keberlangsung mata pencaharian jutaan jiwa. Minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi juga menjadi hal yang digarisbawahi. Sebab hal ini menimbulkan gejolak yang luas dari para pekerja.
"Kami turut khawatir adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari aturan-aturan tersebut yang seharusnya ini menjadi jalan terakhir setelah melalui berbagai tahapan," kata Niko.
Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuka diskusi seluas-luasnya kepada pihak terdampak atas dua regulasi tersebut. Bahkan Indah mendesak untuk segera menghapus dan menarik pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 maupun RPMK.
Sedangkan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Roberia menyoroti pengesahan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK yang terkesan dipaksakan. Oleh sebab itu, ia mengamini jika banyak aspirasi pihak terdampak yang tidak tertampung dalam aturan tersebut.
Ia memastikan akan terus menerima kritik dan masukan seluruh pihak terkait proses penyusunan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK.
"Prinsipnya kami pada posisi untuk memahami tujuan dari pembuatan perundang-undangan, di mana ketika ada warga negara yang dirugikan, kita perlu melihat apakah semua aspeknya terpenuhi," pungkasnya.
Baca Juga: 8 Isu Utama Sektor Perikanan Jadi Fokus Kepengurusan Baru SPPI Dipimpin Ilyas Pangestu
Menurut Niko, aturan kemasan rokok polos tanpa merek di RPMK berpotensi terhadap pengurangan tenaga kerja secara luas dan mematikan keberlangsung mata pencaharian jutaan jiwa. Minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi juga menjadi hal yang digarisbawahi. Sebab hal ini menimbulkan gejolak yang luas dari para pekerja.
"Kami turut khawatir adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari aturan-aturan tersebut yang seharusnya ini menjadi jalan terakhir setelah melalui berbagai tahapan," kata Niko.
Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuka diskusi seluas-luasnya kepada pihak terdampak atas dua regulasi tersebut. Bahkan Indah mendesak untuk segera menghapus dan menarik pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 maupun RPMK.
Sedangkan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Roberia menyoroti pengesahan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK yang terkesan dipaksakan. Oleh sebab itu, ia mengamini jika banyak aspirasi pihak terdampak yang tidak tertampung dalam aturan tersebut.
Ia memastikan akan terus menerima kritik dan masukan seluruh pihak terkait proses penyusunan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK.
"Prinsipnya kami pada posisi untuk memahami tujuan dari pembuatan perundang-undangan, di mana ketika ada warga negara yang dirugikan, kita perlu melihat apakah semua aspeknya terpenuhi," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
