Faisal Basri Minta Kementerian BUMN Dihapus, Ini Respon Pemerintah

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon pernyataan yang disampaikan Ekonom Senior Faisal Basri terkait penghapusan Kementerian BUMN saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR senin kemarin. Dalam forum tersebut, Faisal mengatakan bahwa Kementerian BUMN sejak lama diisi oleh orang profesional yang berasal dari pihak swasta, mulai dari Rini Soemarno hingga Erick Thohir.

(Baca Juga: Faisal Basri Sebut Komandan Ekonomi Jokowi Tak Paham Resesi, Nyindir Siapa? )

Faisal menilai, hal itu membuat sejumlah perusahaan plat merah anti persaingan sehingga dikhawatirkan akan membuat perseroan negara tidak sehat di kemudian hari. Menanggapi hal itu, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, justru kehadiran Kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu untuk mendorong kerja-kerja perseroan plat merah. Di mana, Kementerian BUMN sebagai penyelenggara pengawasan seluruh anak cucu usahanya.

Bahkan kata Arya, bila Kementerian BUMN dihapus itu berarti membuat Indonesia semakin mundur. "Dan kita akan mundur lagi kalau seperti itu gitu (penghapusan). Karena inikan, menyelenggarakan pengawasan BUMN, supaya BUMN-nya sehat daripada BUMN sebelum sebelumnya," ujar Arya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

(Baca Juga: Temuan Erick Thohir, Ada BUMN Nakal Suka Beri Hadiah ke Pejabat Negara )

Arya juga mengatakan, kehadiran pihak swasta di Kementerian BUMN justru membuat kinerja perusahaan negara semakin baik. Dan ini salah satu langkah inklusif yang dilakukan pihaknya. Dia juga menegaskan, pihaknya tidak anti persaingan, justru dengan keberadaan pihak swasta di BUMN itu sangat mendukung adanya persaingan.

"Malah sekarang ini kenapa banyak juga yang swasta di BUMN dan supaya lebih efisien dan efektif. Jadi, kalau dikatakan bahwa anti persaingan, justru swasta itu malah sangat mendukung namanya persaingan," kata Arya.

Ia juga menyebut, memang di beberapa negara tidak ada Kementerian BUMN, namun ada holding perusahaan yang dikontrol oleh negara. Dia beri contoh di Singapura, di negara tersebut tidak ada Kementerian BUMN namun ada holding perusahaannya yang dikenal dengan Temasek.

"Nah ini perlu kita ingatkan, Singapura itu memang enggak ada kementerian BUMN, tapi ada holding BUMN-nya, ada holding besarnya namanya Temasek, bahwa dia dalam bentuk perusahaan dan disatukan seluruh perusahaan yang ada di Singapura di bawah Temasek," terangnya.