Faisal Basri Minta Kementerian BUMN Dihapus, Ini Respon Pemerintah
Selasa, 01 September 2020 - 15:27 WIB
loading...
Staf khusus Menteri BUMN merespon pernyataan yang disampaikan Ekonom Senior Faisal Basri terkait penghapusan Kementerian BUMN. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon pernyataan yang disampaikan Ekonom Senior Faisal Basri terkait penghapusan Kementerian BUMN saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR senin kemarin. Dalam forum tersebut, Faisal mengatakan bahwa Kementerian BUMN sejak lama diisi oleh orang profesional yang berasal dari pihak swasta, mulai dari Rini Soemarno hingga Erick Thohir.
(Baca Juga: Faisal Basri Sebut Komandan Ekonomi Jokowi Tak Paham Resesi, Nyindir Siapa? )
Faisal menilai, hal itu membuat sejumlah perusahaan plat merah anti persaingan sehingga dikhawatirkan akan membuat perseroan negara tidak sehat di kemudian hari. Menanggapi hal itu, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, justru kehadiran Kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu untuk mendorong kerja-kerja perseroan plat merah. Di mana, Kementerian BUMN sebagai penyelenggara pengawasan seluruh anak cucu usahanya.
Bahkan kata Arya, bila Kementerian BUMN dihapus itu berarti membuat Indonesia semakin mundur. "Dan kita akan mundur lagi kalau seperti itu gitu (penghapusan). Karena inikan, menyelenggarakan pengawasan BUMN, supaya BUMN-nya sehat daripada BUMN sebelum sebelumnya," ujar Arya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
(Baca Juga: Temuan Erick Thohir, Ada BUMN Nakal Suka Beri Hadiah ke Pejabat Negara )
(Baca Juga: Faisal Basri Sebut Komandan Ekonomi Jokowi Tak Paham Resesi, Nyindir Siapa? )
Faisal menilai, hal itu membuat sejumlah perusahaan plat merah anti persaingan sehingga dikhawatirkan akan membuat perseroan negara tidak sehat di kemudian hari. Menanggapi hal itu, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, justru kehadiran Kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu untuk mendorong kerja-kerja perseroan plat merah. Di mana, Kementerian BUMN sebagai penyelenggara pengawasan seluruh anak cucu usahanya.
Bahkan kata Arya, bila Kementerian BUMN dihapus itu berarti membuat Indonesia semakin mundur. "Dan kita akan mundur lagi kalau seperti itu gitu (penghapusan). Karena inikan, menyelenggarakan pengawasan BUMN, supaya BUMN-nya sehat daripada BUMN sebelum sebelumnya," ujar Arya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
(Baca Juga: Temuan Erick Thohir, Ada BUMN Nakal Suka Beri Hadiah ke Pejabat Negara )
Lihat Juga :
