Tolong ya Kaum Berduit, Jangan Panic Buying Saat PSBB Jakarta Jilid II
Jum'at, 11 September 2020 - 08:56 WIB
loading...
Aprindo meminta agar masyarakat tidak perlu melakukan aksi borong alias panic buying dalam membeli bahan pokok saat PSBB. Foto/Dok SINDOphoto/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta agar masyarakat tidak perlu melakukan aksi borong alias panic buying dalam membeli bahan pokok, menyusul keputusan Pemprov DKI Jakarta yang mengaktifkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) .
"Kita inginkan jangan ada panic buying," ujar Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Menurut dia, panic buying terjadi dikarenakan kelompok menengah atas. Hal ini tidak sepatutnya dilakukan apalagi panic buying ini bisa memicu kecemburuan sosial pada kalangan menengah bawah yang tidak mampu untuk membeli kebutuhan bahan pokok.
"Kita mencegah panic buying yang dilakukan orang-orang berduit, yang sosial ekonomi atas, yang mereka itu paranoid seperti yang lalu dan berbelanja dalam jumlah yang besar. Kita enggak inginkan dan kalau ada panic buying bisa memicu kecemburuan sosial," katanya. (Baca juga: Anis Minta Insentif Rp600 Ribu untuk Karyawan Swasta Tak Timbulkan Kecemburuan )
Roy menegaskan bahwa jika ada panic buying, maka peritel modern akan membatasi pembelian bahan pokok. "Kalau panic buying terjadi, maka solusi yang kita ambil adalah adanya pembatasan pembelian. Kalau pembatasan dilakukan itu sudah dari pemerintah dan satgas karena ini menyangkut pemerataan ketersedian barang agar tidak terjadi kelangkaan," tuturnya.
Dia menambahkan, peritel sudah siap menjaga ketersediaan barang terutama untuk bahan pokok. Namun, jika banyak yang melakukan panic buying maka ketersediaan barang bisa menipis.
Apalagi, untuk mengembalikan ketersediaan produk butuh waktu yang tidak cepat dan tergantung jalur logistik serta distribusi. "Karena barang itu enggak semua di toko tapi di pusat logistik dan itu ada di pusat distribusi dan butuh waktu serta proses," jelasnya.
"Kita inginkan jangan ada panic buying," ujar Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Menurut dia, panic buying terjadi dikarenakan kelompok menengah atas. Hal ini tidak sepatutnya dilakukan apalagi panic buying ini bisa memicu kecemburuan sosial pada kalangan menengah bawah yang tidak mampu untuk membeli kebutuhan bahan pokok.
"Kita mencegah panic buying yang dilakukan orang-orang berduit, yang sosial ekonomi atas, yang mereka itu paranoid seperti yang lalu dan berbelanja dalam jumlah yang besar. Kita enggak inginkan dan kalau ada panic buying bisa memicu kecemburuan sosial," katanya. (Baca juga: Anis Minta Insentif Rp600 Ribu untuk Karyawan Swasta Tak Timbulkan Kecemburuan )
Roy menegaskan bahwa jika ada panic buying, maka peritel modern akan membatasi pembelian bahan pokok. "Kalau panic buying terjadi, maka solusi yang kita ambil adalah adanya pembatasan pembelian. Kalau pembatasan dilakukan itu sudah dari pemerintah dan satgas karena ini menyangkut pemerataan ketersedian barang agar tidak terjadi kelangkaan," tuturnya.
Dia menambahkan, peritel sudah siap menjaga ketersediaan barang terutama untuk bahan pokok. Namun, jika banyak yang melakukan panic buying maka ketersediaan barang bisa menipis.
Apalagi, untuk mengembalikan ketersediaan produk butuh waktu yang tidak cepat dan tergantung jalur logistik serta distribusi. "Karena barang itu enggak semua di toko tapi di pusat logistik dan itu ada di pusat distribusi dan butuh waktu serta proses," jelasnya.
Lihat Juga :
