Mengubah Risiko Transfer Pricing Menjadi Pengelolaan Pajak yang Terkendali
Kamis, 16 Oktober 2025 - 23:13 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut Analis Senior MAP/APA Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Septian Fachrizal menjelaskan, bahwa munculnya sengketa ini tidak terlepas dari beberapa latar belakang di antaranya iransfer Pricing, terutama untuk transaksi lintas negara (cross-border), menjadi area prioritas DJP dan otoritas pajak di banyak negara. Otoritas pajak memandang Transfer Pricing sebagai potensi profit shifting.
Selain itu, target pemeriksaan tahun 2025 naik kurang lebih 13,29% dari realisasi 2024, sehingga risiko pemeriksaan makin besar. Menyikapi hal ini, Septian menyampaikan bahwa secara umum pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan dilakukan melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA).
MAP adalah mekanisme negosiasi antar- otoritas pajak untuk menyelaraskan perlakuan pajak lintas negara, sementara APA merupakan kesepakatan harga transfer di muka.
“MAP melibatkan authority kompeten kedua negara untuk berunding. Perlakuan pajak selaras di kedua negara, tidak ada pajak berganda. Sementara untuk APA merupakan kesepakatan harga transfer di awal sebelum sengketa atau audit,” jelas Septian.
Dipaparkan juga bahwa Manfaat MAP dan APA ini adalah untuk menghindari sengketa berulang dan memperoleh kepastian hingga 15 tahun (5 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan dengan perpanjangan) sehingga perusahaan bisa fokus pada pertumbuhan bisnis, bukan hanya menghadapi pemeriksaan pajak.
Baca Juga: Aturan Transfer Pricing dari OECD Perlu Disikapi Hati-hati, Ini Tantangannya
Selain itu, target pemeriksaan tahun 2025 naik kurang lebih 13,29% dari realisasi 2024, sehingga risiko pemeriksaan makin besar. Menyikapi hal ini, Septian menyampaikan bahwa secara umum pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan dilakukan melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA).
MAP adalah mekanisme negosiasi antar- otoritas pajak untuk menyelaraskan perlakuan pajak lintas negara, sementara APA merupakan kesepakatan harga transfer di muka.
“MAP melibatkan authority kompeten kedua negara untuk berunding. Perlakuan pajak selaras di kedua negara, tidak ada pajak berganda. Sementara untuk APA merupakan kesepakatan harga transfer di awal sebelum sengketa atau audit,” jelas Septian.
Dipaparkan juga bahwa Manfaat MAP dan APA ini adalah untuk menghindari sengketa berulang dan memperoleh kepastian hingga 15 tahun (5 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan dengan perpanjangan) sehingga perusahaan bisa fokus pada pertumbuhan bisnis, bukan hanya menghadapi pemeriksaan pajak.
Baca Juga: Aturan Transfer Pricing dari OECD Perlu Disikapi Hati-hati, Ini Tantangannya
Lihat Juga :
