Program KOTAKU Bikin Kota-Kota Tak Lagi Jadi Kumuh

JAKARTA - Dalam rangka memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan program padat karya tunai (PKT) di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp12,32 triliun. Salah satu program PKT yang bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kelompok masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program KOTAKU.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. ( Baca juga:Mantuls, Softex Sekarang Sudah Pakai Energi Listrik Matahari )

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Menteri Basuki.

Pada Tahun Anggaran 2020 Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Hingga 13 September 2020 progres penyerapan program KOTAKU mencapai Rp305 miliar atau 71,4% dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.387 orang atau 98,91%.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Program Kotaku menyasar lima Kelurahan di tiga Kabupaten, yaitu Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba, Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru, dan Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba. Program PKT melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler berupa rehabilitasi drainase lingkungan, dan rehabilasi jalan beton.

Di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan meliputi pekerjaan jalan beton sepanjang 120 meter dan drainase 40 meter. Anggaran bersumber dari BPM sebesar Rp88 juta dan swadaya Rp11 juta dengan tenaga kerja 10 orang. Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja pekerjaan meliputi rehabilitasi jalan beton sepanjang 187,7 meter dan drainase 139,5 meter. Anggaran dari BPM sebesar Rp83 juta dan swadaya Rp8,3 juta dengan jumlah tenaga kerja 15 orang. ( Baca juga:Sandi Uno Kenang Saefullah sebagai Sosok Pekerja Keras )

Sedangkan di Kelurahan Ela-Ela Kabupaten Bulukumba pekerjaannya meliputi rehabilitasi drainase dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp13,8 juta dan swadaya Rp750.000. Lalu Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru melakukan pekerjaan drainase lingkungan sepanjang 440 meter dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp177 juta dan swadaya sebesar Rp37,4 juta.

Kemudian Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba pekerjaan meliputi drainase lingkungan sepanjang 668 meter dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp316 juta dan swadaya sebesar Rp6,7 juta.

Diharapkan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19.