Gaji Tergerus, Masyarakat Susah Bayar Cicilan Kredit Rumah
Senin, 19 Oktober 2020 - 08:53 WIB
loading...
Survei bertajuk Dampak Covid-19: Tarik Menarik antara Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan, terdapat 2,9 responden kesulitan membayar cicilan rumahnya akibat pendapatan menurun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia telah merilis hasil survei nasional bertajuk Mitigasi Dampak Covid-19 : Tarik Menarik antara Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan. Dalam catatannya ada 2,9 responden kesulitan membayar cicilan rumahnya akibat pendapatan menurun selama pandemi Covid-19. Ada pula 10,5% responden yang kehilangan pekerjaan akibat wabah corona.
"Lebih dari separuh warga yang mengatakan kondisi ekonominya turun, jangankan soal internet untuk anak mereka sekolah online. Buat cicilan rumah, (buat) makan aja susah," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam siaran pers yang diterima, Senin (19/10/2020).
(Baca Juga: Beli Rumah Baru Bakal Bebas Biaya KPR Jadi Angin Segar Sektor Properti )
Dia juga melanjutkan dalam survei ini menunjukkan persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar diberhentikan. Pada September 2020, sebanyak 55% masyarakat ingin PSBB dihentikan agar perekonomian dapat berjalan kembali.
"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi 55% dari sebelumnya 60,6% pada temuan sebelumnya," katanya.
"Lebih dari separuh warga yang mengatakan kondisi ekonominya turun, jangankan soal internet untuk anak mereka sekolah online. Buat cicilan rumah, (buat) makan aja susah," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam siaran pers yang diterima, Senin (19/10/2020).
(Baca Juga: Beli Rumah Baru Bakal Bebas Biaya KPR Jadi Angin Segar Sektor Properti )
Dia juga melanjutkan dalam survei ini menunjukkan persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar diberhentikan. Pada September 2020, sebanyak 55% masyarakat ingin PSBB dihentikan agar perekonomian dapat berjalan kembali.
"Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi 55% dari sebelumnya 60,6% pada temuan sebelumnya," katanya.
Lihat Juga :
