Panggil Sekjen KKP Buntut Penangkapan Edhy Prabowo, Menko Luhut Kasih Pesan-pesan Ini

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memanggil Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB. Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Maritim dan Investasi.

Kemudian, lanjut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Luhut berpesan kepada keduanya agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di Kementerian KKP tetap berjalan. "Pokoknya program yang baik jangan terhenti, kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki,” ujar Menko Luhut di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

(Baca Juga: Sebelum Disikat KPK, Orang Ini Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Tapi Ngeyel )

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo . Meski Edhy tengah menjalani proses pemeriksaan, aktivitas kantornya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjalan seperti biasa

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, aktivitas perkantoran KKP dipastikan berjalan seperti biasa. "Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” ujar dalam keterangan pers, Jakarta.

(Baca Juga: Ekspor Benih Lobster Disetop Menyusul Menteri Edhy Prabowo Terjerat OTT KPK )

Luhut yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisi Edhy Prabowo. Setelah diketahui Edhy dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster pada Rabu, 25 November 2020.

Selain Edhy, ada juga sejumlah pejabat tinggi KKP juga ikut terjaring oleh KPK. Edhy diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha berkaitan perizinan ekspor benur dan membelanjakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

KPK menduga total penerimaan terkait perizinan eksportir benur itu mencapai Rp4,8 miliar. Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan pastikan tugas-tugas rutin KKP tetap berjalan lancar ke depannya setelah dipilihnya Luhut sebagai menteri ad interim.