Pemerintah Tetap Subsidi Iuran BPJS Peserta Mandiri Kelas 3
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tetap memberikan bantuan iuran kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri dan bukan pekerja (BP) kelas 3 di tahun 2021. Ketentuan ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS.
Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Ratna Sudewi mengatakan, sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah masih menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3.
Menurut dia, besaran iuran untuk kelas 3 masih sama dengan tahun 2020, yakni sebesar Rp42.000 per bulan. Hanya jumlah yang harus dibayarkan peserta naik. Pada tahun 2020, peserta hanya membayar Rp25.500 dan selisih sebesar Rp16.500 dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. ( Baca juga:Waduh! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Lagi? )
"Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran Rp35.000 dari yang seharusnya Rp42.000, sementara sisanya pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000," ujarnya dalam webinar, Selasa (22/12/2020).
Ratna melanjutkan, selisih sebesar Rp7.000 dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran. Pemerintah pusat membantu sebesar Rp4.200 dan pemerintah daerah menanggung subsidi sebesar Rp2.800. Bantuan diberikan kepada peserta yang berstatus aktif.
"Kami harap peserta ini adalah peserta yang rutin membayar iuran," ungkapnya. ( Baca juga:Marvel Pertimbangkan M'Baku Jadi Black Panther, Gantikan Chadwick Boseman )
Dia menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS serta upaya memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tersebut perlu dukungan semua pihak. Dukungan ini penting, terlebih bangsa Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Dengan DJS Kesehatan yang cukup, pembayaran klaim sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan jatuh tempo. Sehingga diharapkan tidak akan menghambat fasilitas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta akan mendorong dalam mengoptimalkan kualitas dan perbaikan layanan bagi peserta JKN-KIS," tandasnya.
Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Ratna Sudewi mengatakan, sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah masih menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3.
Menurut dia, besaran iuran untuk kelas 3 masih sama dengan tahun 2020, yakni sebesar Rp42.000 per bulan. Hanya jumlah yang harus dibayarkan peserta naik. Pada tahun 2020, peserta hanya membayar Rp25.500 dan selisih sebesar Rp16.500 dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran. ( Baca juga:Waduh! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Lagi? )
"Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran Rp35.000 dari yang seharusnya Rp42.000, sementara sisanya pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000," ujarnya dalam webinar, Selasa (22/12/2020).
Ratna melanjutkan, selisih sebesar Rp7.000 dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran. Pemerintah pusat membantu sebesar Rp4.200 dan pemerintah daerah menanggung subsidi sebesar Rp2.800. Bantuan diberikan kepada peserta yang berstatus aktif.
"Kami harap peserta ini adalah peserta yang rutin membayar iuran," ungkapnya. ( Baca juga:Marvel Pertimbangkan M'Baku Jadi Black Panther, Gantikan Chadwick Boseman )
Dia menambahkan, komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS serta upaya memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tersebut perlu dukungan semua pihak. Dukungan ini penting, terlebih bangsa Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Dengan DJS Kesehatan yang cukup, pembayaran klaim sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan jatuh tempo. Sehingga diharapkan tidak akan menghambat fasilitas kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta akan mendorong dalam mengoptimalkan kualitas dan perbaikan layanan bagi peserta JKN-KIS," tandasnya.
(uka)
Explore More