Kementan Dorong Penyuluh Pertanian Terus Ikuti Pelatihan dan Pendidikan

Antusiasme petani dan penyuluh diapresiasi Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah didampingi Kapusluh Leli Nuryati. Kepada Saiman dari Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, Siti Munifah memintanya menyampaikan pada Kepala Distan Pringsewu untuk berkirim surat pada Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung yang ditembuskan pada Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi dan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Bustanul Arifin Caya.

Begitu pula Muslihin, Koordinator BPP Lambanapu di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disarankan Siti Munifah berkirim surat atas nama Kepala Distan Sumba Timur kepada Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Kupang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi peternak Sumba Timur.

(Baca juga:Kementan Dorong Sertifikasi Calon ASN PPPK Penyuluh Pertanian)

“Jelaskan di suratnya, apa kebutuhannya. Pelatihan atau Bimtek atau tematik. Terima kasih pada penyuluh atas info-info ini, karena kami di pusat tidak bisa menerka-nerka apa kebutuhan daerah. Inilah manfaat komunikasi dan koordinasi berbasis daring,” kata Siti Munifah.

Kapusluh Leli Nuryati memastikan BPP Pemangkat di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan BPP Lambanapu di NTT akan mendapatkan sarana dan prasarana teknologi informasi (Sarpras IT) pada 2021 karena telah dialokasikan oleh Kementan tahun ini. Begitu pula BPP lain segera mendapat Sarpras IT tahun ini.

(Baca juga:Mengasah Ujung Tombak, Penyuluh Pertanian di Sulteng Dapat Penyegaran)

“Bu Nurlena di BPP Pemangkat dan Pak Muslihin di BPP Lambanapu, inshaa Allah segera terealisasi Sarpras IT-nya tahun ini melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK,” kata Leli Nuryati setelah koordinasi dengan Koordinator Substansi Penyelenggaraan Penyuluhan, Joko Samiyono.Sementara kepada Yuslihardi dari Distan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sesba Siti Munifah memastikan bahwa aplikasi Krisna masih 'mengunci' alokasi DAK tahun 2020 untuk tingkat kota, karena bukan wewenang Kementan melainkan di bawah kendali Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Terkait kebutuhan benih kedelai yang dibutuhkan petani di Kabupaten Bengkayang khususnya di bawah koordinasi BPP Tujuhbelas, Siti Munifah akan koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, untuk memastikan apakah Bengkayang termasuk kabupaten yang mendapat alokasi benih kedelai.

“Kalau belum masuk alokasi dari Ditjen Tanaman Pangan, Pak Musta'an segera usulkan kepada Distan Bengkayang untuk segera mengajukan kebutuhannya ke Kementan. Ini instruksi Presiden Jokowi dan Mentan agar pusat dan daerah sama-sama mengembangkan kedelai agar kita tidak lagi tergantung impor,” kata Siti Munifah.

Kapusluh Leli Nuryati pun menjawab kebutuhan mesin pengering (dryer) seperti dikemukakan Nurlena dari BPP Pemangkat di Sambas, Kalbar bahwa BPPSDMP telah koordinasi dengan Ditjen Sarana dan Prasarana (PSP Kementan) bahwa tahun ini dialokasikan Kredit Usaha Rakyat untuk Alat dan Mesin Pertanian (KUR Alsintan) setiap provinsi mendapat alokasi Rp1 triliun pada 2021.