Bahas Sektor Keuangan, Anggota DPR: Di LPS Ada Uang Nganggur Rp135 Triliun
Senin, 19 April 2021 - 17:59 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law sektor keuangan akan dilakukan pada masa sidang Agustus dan September 2021. Dia menjanjikan akan ada cukup waktu berdiskusi menyiapkan naskah akademik yang lebih lengkap.
"Kami akan bahas RUU Omnibus Law Sektor Keuangan pada Agustus dan September. Sementara di bulan Mei-Juni akan dibahas RUU HKPD dan RUU KUP. Kami bersama stakeholder masih bisa diskusi supaya naskah akademik lebih lengkap. Kami janjikan tidak akan ada pengurangan independensi di Bank Indonesia ataupun OJK," kata Fathan dalam webinar tentang RUU Sektor Keuangan di Jakarta (19/4/2021).
( Baca juga:Industri Makanan dan Minuman 'Dimasak' Menuju Transformasi Digital )
Dia mengatakan ada beberapa isu yang belum memiliki kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR, dan lembaga regulator keuangan. Salah satunya adalah lembaga yang lebih komprehensif dari KSSK yang masih memiliki hambatan ego sektoral.
"Kita butuh kelembagaan yang lebih komprehensif yang berhak memutuskan mana bank gagal untuk diintervensi LPS. Sekarang di KSSK ada masalah leadership karena masing-masing lembaga beda selera. Tapi kita butuh sistem yang kuat sehingga keputusan bisa diambil bersama-sama dan tidak ada moral hazard," ujarnya.
"Kami akan bahas RUU Omnibus Law Sektor Keuangan pada Agustus dan September. Sementara di bulan Mei-Juni akan dibahas RUU HKPD dan RUU KUP. Kami bersama stakeholder masih bisa diskusi supaya naskah akademik lebih lengkap. Kami janjikan tidak akan ada pengurangan independensi di Bank Indonesia ataupun OJK," kata Fathan dalam webinar tentang RUU Sektor Keuangan di Jakarta (19/4/2021).
( Baca juga:Industri Makanan dan Minuman 'Dimasak' Menuju Transformasi Digital )
Dia mengatakan ada beberapa isu yang belum memiliki kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR, dan lembaga regulator keuangan. Salah satunya adalah lembaga yang lebih komprehensif dari KSSK yang masih memiliki hambatan ego sektoral.
"Kita butuh kelembagaan yang lebih komprehensif yang berhak memutuskan mana bank gagal untuk diintervensi LPS. Sekarang di KSSK ada masalah leadership karena masing-masing lembaga beda selera. Tapi kita butuh sistem yang kuat sehingga keputusan bisa diambil bersama-sama dan tidak ada moral hazard," ujarnya.
Lihat Juga :
