Kejar Target PNBP 2024 Rp12 Triliun, KKP Akan Tekankan Sanksi Administratif
Senin, 26 April 2021 - 13:10 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, paradigma penekanan terhadap sanksi administratif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan.
"Jadi diharapkan muncul kesadaran sehingga apa yang dijadikan prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bisa terwujud, yakni peningkatan PNBP," ujar Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam webinar secara virtual di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Apa Kabar Investasi Tesla di Indonesia? Bahlil Bilang Kita Doain
KKP menargetkan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan pada 2024 mencapai Rp12 triliun. Target itu naik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sekitar Rp600 miliar.
"Regulasi yang sedang disusun mengacu ke UU Cipta Kerja yang memiliki paradigma berbeda yakni tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana tetapi lebih berharap kepada penerapan denda administratif," ungkap dia.
"Jadi diharapkan muncul kesadaran sehingga apa yang dijadikan prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bisa terwujud, yakni peningkatan PNBP," ujar Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam webinar secara virtual di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Apa Kabar Investasi Tesla di Indonesia? Bahlil Bilang Kita Doain
KKP menargetkan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan pada 2024 mencapai Rp12 triliun. Target itu naik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sekitar Rp600 miliar.
"Regulasi yang sedang disusun mengacu ke UU Cipta Kerja yang memiliki paradigma berbeda yakni tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana tetapi lebih berharap kepada penerapan denda administratif," ungkap dia.
Lihat Juga :
