Dituding Jual Data Peserta, BPJS Kesehatan Buka Suara
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Manajemen Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membantah adanya transaksi jual beli data peserta. Hal itu menyusul dugaan sebelumnya bahwa kebocoran data 279 juta disebabkan adanya transaksi jual beli.
Manajemen pun mengakui, kebocoran data terjadi karena adanya tindakan peretasan (hacker) bagi sistem keamanan digital BPJS Kesehatan . "BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Selasa (25/5/2021).
Lembaga hukum publik itu menghimbau, apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengaitkannya, maka masyarakat dapat melakukan konfirmasi kepada layanan resmi BPJS kesehatan melalui call center atau kantor cabang di daerah peserta masing-masing.
Senada, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto menegaskan, tindakan pembobolan data yang dilakukan oknum tertentu merupakan tindak kejahatan. Sebab, langkah itu merupakan ancaman bagi keamanan negara.
Kejahatan itu, kata dia, harus menjadi perhatian serius pihak berwenang. Terutama, mengambil langkah mitigasi atas potensi risiko lanjutan yang bisa terjadi. Dewas pun meminta kepada direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif dan melaporkannya kepada Dewas.
"Harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani, tidak hanya oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yurianto.
Manajemen pun meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa BPJS Kesehatan tetap mengutamakan pemberian pelayanan yang optimal. Khususnya, menjaga keamanan data peserta.
Manajemen pun mengakui, kebocoran data terjadi karena adanya tindakan peretasan (hacker) bagi sistem keamanan digital BPJS Kesehatan . "BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Selasa (25/5/2021).
Lembaga hukum publik itu menghimbau, apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengaitkannya, maka masyarakat dapat melakukan konfirmasi kepada layanan resmi BPJS kesehatan melalui call center atau kantor cabang di daerah peserta masing-masing.
Senada, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto menegaskan, tindakan pembobolan data yang dilakukan oknum tertentu merupakan tindak kejahatan. Sebab, langkah itu merupakan ancaman bagi keamanan negara.
Kejahatan itu, kata dia, harus menjadi perhatian serius pihak berwenang. Terutama, mengambil langkah mitigasi atas potensi risiko lanjutan yang bisa terjadi. Dewas pun meminta kepada direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif dan melaporkannya kepada Dewas.
"Harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani, tidak hanya oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yurianto.
Manajemen pun meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa BPJS Kesehatan tetap mengutamakan pemberian pelayanan yang optimal. Khususnya, menjaga keamanan data peserta.
(nng)
Explore More