Covid-19 Mengganas, Sejumlah Kadin Daerah Minta Munas Ditunda
Senin, 14 Juni 2021 - 10:49 WIB
loading...
Ketua Kadin dari sejumlah daerah menyuarakan agar pelaksanaan Munas VIII di Kendari ditunda seiring mengganasnya pandemi Covid-19. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini mendorong sejumlah ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di beberapa provinsi menyuarakan aspirasinya terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII . Mereka menilai Munas Kadin VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang rencananya digelar pada 30 Juni 2021 tidak harus dilaksanakan.
Hal ini sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu tidak menjadi kluster baru Covid-19.
Hal itu dikemukakan sejumlah kKadin di beberapa Provinsi, antara lain Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara) dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta).
Selain itu, mereka menyoroti pula perubahan tempat dan waktu Munas yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021, menjadi mundur pada 30 Juni 2021 di Kendari. Hal itu dinilai janggal, sebab Kendari minim fasilitas.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 8.083, DKI Jakarta Tertinggi
Pelaksanaan Munas Kadin VIII dinilai harus digelar di daerah yang rendah kasus Covid-nya dan memiliki infrastrukur yang memadai, mulai hotel, gedung tempat acara, transportasi, juga sarana wisata. Daerah itu harus bisa melayani peserta dan juga para pelancong.
Daerah sebagai tuan rumah munas, juga dituntut profesional dan independen, netral tidak memihak. Karena itu, pemilihan tempat pelaksanaan munas dinilai tak layak berlangsung di daerah yang Ketua Kadin daerahnya sudah jelas berpihak ke salah satu calon ketua umum.
Para Ketua Kadin daerah tadi berpendapat bahwa daerah penyelenggara mesti bisa menjamin acara munas berlangsung secara bermartabat. Sementara, Kendari dinilai punya catatan buruk, merujuk pada saat Kadin Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi di Kendari, untuk pemilihan Ketua. Acara itu berlangsung ricuh dan panas, bahkan nyaris terjadi adu pukul.
Hal ini sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu tidak menjadi kluster baru Covid-19.
Hal itu dikemukakan sejumlah kKadin di beberapa Provinsi, antara lain Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara) dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta).
Selain itu, mereka menyoroti pula perubahan tempat dan waktu Munas yang semula akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021, menjadi mundur pada 30 Juni 2021 di Kendari. Hal itu dinilai janggal, sebab Kendari minim fasilitas.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini Bertambah 8.083, DKI Jakarta Tertinggi
Pelaksanaan Munas Kadin VIII dinilai harus digelar di daerah yang rendah kasus Covid-nya dan memiliki infrastrukur yang memadai, mulai hotel, gedung tempat acara, transportasi, juga sarana wisata. Daerah itu harus bisa melayani peserta dan juga para pelancong.
Daerah sebagai tuan rumah munas, juga dituntut profesional dan independen, netral tidak memihak. Karena itu, pemilihan tempat pelaksanaan munas dinilai tak layak berlangsung di daerah yang Ketua Kadin daerahnya sudah jelas berpihak ke salah satu calon ketua umum.
Para Ketua Kadin daerah tadi berpendapat bahwa daerah penyelenggara mesti bisa menjamin acara munas berlangsung secara bermartabat. Sementara, Kendari dinilai punya catatan buruk, merujuk pada saat Kadin Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi di Kendari, untuk pemilihan Ketua. Acara itu berlangsung ricuh dan panas, bahkan nyaris terjadi adu pukul.
Lihat Juga :
