Polri Didorong Basmi Pungli yang Banyak Terjadi di Luar Area Pelabuhan

JAKARTA - Aksi Kepolisian Republik Indonesia membekuk pelaku pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok atas instruksi Presiden Jokowi baru-baru ini mendapat dukungan publik. Respons cepat Presiden dan Kapolri atas keluhan para pengemudi truk tersebut patut diapresiasi.

"Tapi, pascapenindakan tersebut lantas beredar sejumlah video di masyarakat dengan narasi yang seolah menunjukkan setelah tidak ada pungli, pekerjaan bongkar muat peti kemas pun jadi tidak terlayani," ungkap aktivis hukum sosial-politik Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).



Tapi, belakangan video itu akhirnya dijelaskan pihak pengelola pelabuhan bahwa kejadian itu berlangsung pada hari Jumat saat operator istrirahat lebih awal untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat.

Untuk mengatasi hal itu, Pelindo sebagai pengelola telah menyiapkan sejumlah solusi. Pertama, dengan menempatkan operator nonmuslim saat hari Jumat. Dan kedua, menetapkan hot seat saat pergantian shift sehingga jeda bisa di minimalkan.

Ferdinand menambahkan, ada lagi video dengan narasi serupa yang beredar yang memperlihatkan diturunkannya sebuah kantong plastik dari atas kebawah dengan tali, namun tak terlihat siapa yang menurunkan. Diduga yang menurunkan adalah operator untuk meminta uang kepada pengemudi.

Ternyata, video tersebut adalah video lama pada tahun 2017. Kendati bukan peristiwa baru, tegas Ferdinand, Pelindo tetap harus menjaga agar hal seperti ini ditertibkan jika masih terjadi. "Intinya, atas peristiwa-peristiwa itu, kita harus cermat melihat antara pungutan liar dengan pemaksaan," ujarnya.



Menurut Ferdinand, pungli terbesar justru terjadi di luar pelabuhan yang dilakukan oleh preman yang memang harus dibasmi. "Jadi fokus yang harus diberantas oleh Polri adalah premanisme di jalanan. Ini yang meresahkan banyak pengemudi," tandasnya.

Soal perilaku operator, lanjut dia, diharapkan Pelindo juga akan bertindak tegas menerapkan sanksi jika ada petugas yang memaksa meminta uang.

"Kita dukung perintah Presiden agar kawasan Tanjung Priok bersih dari pungutan liar, khususnya yang dominan terjadi di luar, bukan di dalam pelabuhan," pungkasnya.