Covid Menggila, Pengenaan Pajak Multi Tarif Sebaiknya Ditunda
Minggu, 20 Juni 2021 - 07:38 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemulihan ekonomi dengan bersender pada reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif menimbulkan pro dan kontra pada sejumlah pihak. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal tidak setuju pemberian pajak pada kalangan menengah ke atas diberikan saat situsasi negara sedang digerus pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, pemberian pajak pada sejumlah sektor seperti produk-produk premium dan jasa klinik kecantikan yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas dinilai tidak tepat diberikan pada kondisi sekarang. Sebab, menurutnya, dalam situasi seperti ini ekonomi masyarakat tidak dalam keadaan baik.
“Kebijakan seperti pajak untuk kalangan menengah atas, itu saya tidak terlalu setuju. Saya pikir ditunda dulu dalam kondisi yang seperti ini. Harus dimatangkan dulu konsepnya,” katanya kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Pajak 'Kecantikan' Tak Akan Memberatkan Masyarakat Kecil
Menurut dia, pemerintah bisa menerapkan perpajakan saat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengganas. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengambil pajak dari sektor-sektor tertentu.
Dia mengatakan, pemberian pajak pada sejumlah sektor seperti produk-produk premium dan jasa klinik kecantikan yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas dinilai tidak tepat diberikan pada kondisi sekarang. Sebab, menurutnya, dalam situasi seperti ini ekonomi masyarakat tidak dalam keadaan baik.
“Kebijakan seperti pajak untuk kalangan menengah atas, itu saya tidak terlalu setuju. Saya pikir ditunda dulu dalam kondisi yang seperti ini. Harus dimatangkan dulu konsepnya,” katanya kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Pajak 'Kecantikan' Tak Akan Memberatkan Masyarakat Kecil
Menurut dia, pemerintah bisa menerapkan perpajakan saat kondisi pandemi Covid-19 tidak mengganas. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengambil pajak dari sektor-sektor tertentu.
Lihat Juga :
