Asap Kena Pajak, Legislator: Kesannya Pemerintah Sudah Enggak Punya Uang
Kamis, 24 Juni 2021 - 06:31 WIB
loading...
Rencana pemerintah menarik pajak karbon bagi individu dan juga industri mendapat tanggapan dari legislator yang mengatakan, jangan semata-mata dilihat sebagai sumber penerimaan uang semata.Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah menarik pajak karbon bagi individu dan juga industri mendapat tanggapan luas para wakil rakyat. Pasalnya, kebijakan ini akan menambah beban masyarakat di masa pandemi.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, kebijakan ini memang akan berdampak baik bagi lingkungan dan menambah pendapatan negara . Namun, jangan semata-mata dilihat sebagai sumber penerimaan uang semata, tetapi semangatnya adalah menjaga lingkungan hidup.
"Secara ekonomi, harusnya pemerintah tidak membebani kepada rakyat dan dunia usaha, mereka ini masih susah. Karenanya, saya melihat pemerintah ini niatnya hanya untuk memperoleh pendapatan, dalih lingkungan itu hanya alasan saja," kata Slamet, kepada wartawan.
Baca Juga: Covid Menggila, Pengenaan Pajak Multi Tarif Sebaiknya Ditunda
Dia mengingatkan, apabila pemerintah murni alasan lingkungan, seharusnya kebijakan ini dari dulu diterapkan. Karena lingkungan hidup tidak bisa dinilai dengan uang semata.
"Dan hasil pajaknya harus dikembalikan untuk pemulihan lingkungan. Kalau ini kan kesannya pemerintah sudah tidak punya uang, sehingga terus membebani rakyatnya dengan pajak," ujar wakil rakyat dari Dapil Sukabumi ini.
Ditambahkannya, Pajak karbon memang nantinya tetap harus diterapkan, sebagai komitmen pemerintah zero emission. Namun, perlu waktu (timing) yang tepat. Pemerintah perlu memilih waktu dan momentum yang tepat sebelum menerapkannya.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, kebijakan ini memang akan berdampak baik bagi lingkungan dan menambah pendapatan negara . Namun, jangan semata-mata dilihat sebagai sumber penerimaan uang semata, tetapi semangatnya adalah menjaga lingkungan hidup.
"Secara ekonomi, harusnya pemerintah tidak membebani kepada rakyat dan dunia usaha, mereka ini masih susah. Karenanya, saya melihat pemerintah ini niatnya hanya untuk memperoleh pendapatan, dalih lingkungan itu hanya alasan saja," kata Slamet, kepada wartawan.
Baca Juga: Covid Menggila, Pengenaan Pajak Multi Tarif Sebaiknya Ditunda
Dia mengingatkan, apabila pemerintah murni alasan lingkungan, seharusnya kebijakan ini dari dulu diterapkan. Karena lingkungan hidup tidak bisa dinilai dengan uang semata.
"Dan hasil pajaknya harus dikembalikan untuk pemulihan lingkungan. Kalau ini kan kesannya pemerintah sudah tidak punya uang, sehingga terus membebani rakyatnya dengan pajak," ujar wakil rakyat dari Dapil Sukabumi ini.
Ditambahkannya, Pajak karbon memang nantinya tetap harus diterapkan, sebagai komitmen pemerintah zero emission. Namun, perlu waktu (timing) yang tepat. Pemerintah perlu memilih waktu dan momentum yang tepat sebelum menerapkannya.
Lihat Juga :
