Asap Kena Pajak, Legislator: Kesannya Pemerintah Sudah Enggak Punya Uang

JAKARTA - Rencana pemerintah menarik pajak karbon bagi individu dan juga industri mendapat tanggapan luas para wakil rakyat. Pasalnya, kebijakan ini akan menambah beban masyarakat di masa pandemi.

Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, kebijakan ini memang akan berdampak baik bagi lingkungan dan menambah pendapatan negara . Namun, jangan semata-mata dilihat sebagai sumber penerimaan uang semata, tetapi semangatnya adalah menjaga lingkungan hidup.

"Secara ekonomi, harusnya pemerintah tidak membebani kepada rakyat dan dunia usaha, mereka ini masih susah. Karenanya, saya melihat pemerintah ini niatnya hanya untuk memperoleh pendapatan, dalih lingkungan itu hanya alasan saja," kata Slamet, kepada wartawan.



Dia mengingatkan, apabila pemerintah murni alasan lingkungan, seharusnya kebijakan ini dari dulu diterapkan. Karena lingkungan hidup tidak bisa dinilai dengan uang semata.

"Dan hasil pajaknya harus dikembalikan untuk pemulihan lingkungan. Kalau ini kan kesannya pemerintah sudah tidak punya uang, sehingga terus membebani rakyatnya dengan pajak," ujar wakil rakyat dari Dapil Sukabumi ini.

Ditambahkannya, Pajak karbon memang nantinya tetap harus diterapkan, sebagai komitmen pemerintah zero emission. Namun, perlu waktu (timing) yang tepat. Pemerintah perlu memilih waktu dan momentum yang tepat sebelum menerapkannya.

"Kalau pajak karbon ini waktunya yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan PPN sekolah dan bahan pangan saya setuju dibatalkan," ucap Slamet.

Hal ini karena industri masih belum pulih karena dampak pandemi Covid-19. Salah satu contoh industri semen yang selama ini mengalami pertumbuhan minus karena terkontraksi pandemi, di sisi lain beban mereka bertambah berat karena kenaikan bahan bakar dan pasokan domestik berlebih hingga 55 juta ton. Belum lagi dengan gempuran produk semen asal China.

“Jadi waktunya tidak tepat saat ini. Harus ditimbang-timbang, jangan malah bikin mereka susah dan ekonomi ikut susah,” katanya.