Pandemi Paksa Sri Mulyani Tunda Pencairan Belanja Bukan Prioritas
Senin, 12 Juli 2021 - 14:17 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merealokasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga dan menunda belanja yang bukan prioritas. Hal ini seiring melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini.
Baca Juga: Menkeu Pastikan Dukungan APBN untuk Masyarakat di Masa PPKM Darurat
"Dengan kenaikan Covid maka kami melakukan refocusing, belanja tidak prioritas bisa ditunda dan diarahkan ke belanja PPKM darurat," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melalui konferensi pers secara virtual, Senin (12/7/2021).
Menurut Sri Mulyani, sebanyak Rp1.929 triliun atau 92,8% anggaran belanja negara akan dipakai tahun ini. Belanja yang bakal dibelanjakan yaitu untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin), THR serta kebutuhan penanganan Covid-19. Dibandingkan tahun lalu, Sri Mulyani mengakui ada kenaikan, baik dari sisi minimal maupun persentase penyerapannya.
Dia menambahkan, akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi. Namun, kedua upaya itu membutuhkan mobilisasi dana dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. “Peningkatan kasus Covid-19 dengan varian baru menimbulkan downside risk untuk laju pemulihan ekonomi," imbuhnya.
Baca Juga: Menkeu Pastikan Dukungan APBN untuk Masyarakat di Masa PPKM Darurat
"Dengan kenaikan Covid maka kami melakukan refocusing, belanja tidak prioritas bisa ditunda dan diarahkan ke belanja PPKM darurat," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melalui konferensi pers secara virtual, Senin (12/7/2021).
Menurut Sri Mulyani, sebanyak Rp1.929 triliun atau 92,8% anggaran belanja negara akan dipakai tahun ini. Belanja yang bakal dibelanjakan yaitu untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin), THR serta kebutuhan penanganan Covid-19. Dibandingkan tahun lalu, Sri Mulyani mengakui ada kenaikan, baik dari sisi minimal maupun persentase penyerapannya.
Dia menambahkan, akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi. Namun, kedua upaya itu membutuhkan mobilisasi dana dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. “Peningkatan kasus Covid-19 dengan varian baru menimbulkan downside risk untuk laju pemulihan ekonomi," imbuhnya.
Lihat Juga :
