PPKM Diperpanjang, Gelombang PHK Massal Bayangi 3 Sektor Ini
Selasa, 13 Juli 2021 - 11:13 WIB
loading...
Perpanjangan PPKM Darurat dikhawatirkan memicu PHK massal di sektor ritel, transportasi dan pariwisata. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berpotensi diperpanjang seiring munculnya skenario penerapan 4-6 minggu dari pemerintah. Perpanjangan PPKM Darurat dipastikan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang sudah tertekan.
Baca Juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Menkes: Lebih Baik Ekonomi Maju Perlahan
Ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, perpanjangan PPKM dipastikan bakal berdampak pada semakin meningkatnya gelombang pailit di sektor-sektor usaha seperti ritel, transportasi, dan pariwisata. Sementara, secara makro hal itu juga diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal III.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III dapat terkontraksi hingga -0,5% sebagai batas bawahnya dan di kisaran 2% untuk batas atasnya,"kata Bhima di Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Terkait dengan itu, Bhima meminta agar pemerintah melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh perusahaan. "Pemerintah harus bantu mencegah terjadinya PHK massal. Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai melakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus melakukan efisiensi untuk bertahan," kata Bhima.
Baca Juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Menkes: Lebih Baik Ekonomi Maju Perlahan
Ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, perpanjangan PPKM dipastikan bakal berdampak pada semakin meningkatnya gelombang pailit di sektor-sektor usaha seperti ritel, transportasi, dan pariwisata. Sementara, secara makro hal itu juga diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal III.
"Pertumbuhan ekonomi di kuartal III dapat terkontraksi hingga -0,5% sebagai batas bawahnya dan di kisaran 2% untuk batas atasnya,"kata Bhima di Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Terkait dengan itu, Bhima meminta agar pemerintah melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh perusahaan. "Pemerintah harus bantu mencegah terjadinya PHK massal. Dari Januari-Juni sebenarnya perusahaan sudah mulai melakukan rekrutmen karyawan, tapi rencana ini akan berubah total karena perusahaan harus melakukan efisiensi untuk bertahan," kata Bhima.
Lihat Juga :
