Ini Skenario Terburuk Pengusaha Jika PPKM Tak Dilonggarkan
loading...
Pengusaha bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk jika PPKM tak jadi dilonggarkan tanggal 26 Juli mendatang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pelonggaran PPKM Level 4 pada tanggal 26 Juli 2021 jika kasus positif Covid-19 turun setelah pembatasan diterapkan 21-25 Juli 2021. Namun, mengingat belum ada kepastian terkait rencana tersebut, para pengusaha pun menyiapkan skenario terburuk.
"Andaikata kondisinya tidak membaik, apa langkah yang tepat yang akhirnya dilakukan oleh pelaku usaha? Yaitu menutup usahanya untuk mengurangi kerugian. Itu yang akan terjadi," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani secara virtual di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Hariyadi menegaskan, langkah tersebut adalah keputusan yang harus dilakukan meski harganya mahal. Pasalnya, korporasi pun menruutnya masih sangat minim mendapat dukungan untuk kelangsungan usahanya.
Namun demikian, Hariyadi menegaskan, penanganan pandemi harus ekstra didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, kunci dari penyelesaian pandemi adalah kesehatan masyarakat. Pasalnya, jika tingkat kesehatan masyarakat belum menunjukkan hasil yang signifikan maka pemerintah tidak akan diam untuk bergerak mengatasi masalah kesehatan.
"Maka dari itu jangan sampai pengorbanan ekonomi kita ini tidak diikuti oleh langkah-langkah dari penanganan pandemi itu. Pengusaha sudah pada kolaps tapi nggak ada perubahan yang signifikan di penanganan pandemi itu," kata dia.
Dari sisi pemerintah, lanjut dia, dana yang sedemikian besar untuk bantuan sosial (bansos) disayangkan tidak mampu mengeluarkan Indonesia dari masalah. Sebab, bansos hanya bersifat sementara.
Terkait dengan itu, Hariyadi menekankan supaya pemerintah bisa lebih memfokuskan pada target 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) serta vaksinasi kepada masyarakat yang tinggal di perumahan padat penduduk. Sebab, tegas dia, titik persoalan terbesar adalah kesehatan sehingga penanganan sisi kesehatan harus dioptimalkan agar pandemi cepat berakhir."Target 3T dan vaksinasi harus bisa diarahkan kepada mereka yang paling berisiko," tandasnya.
"Andaikata kondisinya tidak membaik, apa langkah yang tepat yang akhirnya dilakukan oleh pelaku usaha? Yaitu menutup usahanya untuk mengurangi kerugian. Itu yang akan terjadi," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani secara virtual di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Hariyadi menegaskan, langkah tersebut adalah keputusan yang harus dilakukan meski harganya mahal. Pasalnya, korporasi pun menruutnya masih sangat minim mendapat dukungan untuk kelangsungan usahanya.
Namun demikian, Hariyadi menegaskan, penanganan pandemi harus ekstra didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, kunci dari penyelesaian pandemi adalah kesehatan masyarakat. Pasalnya, jika tingkat kesehatan masyarakat belum menunjukkan hasil yang signifikan maka pemerintah tidak akan diam untuk bergerak mengatasi masalah kesehatan.
"Maka dari itu jangan sampai pengorbanan ekonomi kita ini tidak diikuti oleh langkah-langkah dari penanganan pandemi itu. Pengusaha sudah pada kolaps tapi nggak ada perubahan yang signifikan di penanganan pandemi itu," kata dia.
Dari sisi pemerintah, lanjut dia, dana yang sedemikian besar untuk bantuan sosial (bansos) disayangkan tidak mampu mengeluarkan Indonesia dari masalah. Sebab, bansos hanya bersifat sementara.
Terkait dengan itu, Hariyadi menekankan supaya pemerintah bisa lebih memfokuskan pada target 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) serta vaksinasi kepada masyarakat yang tinggal di perumahan padat penduduk. Sebab, tegas dia, titik persoalan terbesar adalah kesehatan sehingga penanganan sisi kesehatan harus dioptimalkan agar pandemi cepat berakhir."Target 3T dan vaksinasi harus bisa diarahkan kepada mereka yang paling berisiko," tandasnya.
(fai)
Explore More