RI Tuan Rumah G20, Airlangga: Konsumsi Domestik Bisa Naik Rp1,7 Triliun
loading...
Ketua Presidency G20 Indonesia, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Persiapan Presidency G20, yang digelar secara virtual pada Selasa (14/9/2021). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Indonesia akan resmi menjadi Ketua Presidency G20 pada 1 Desember 2021, ketika Presiden Joko Widodo menerima penyerahan secara resmi kontak estafet Presidency G20, dari PM Italia pada acara penutupan KTT G20 di Roma, 30-31 Oktober 2021.
Menjadi tuan rumah pertemuan G20 , ada minimal 3 manfaat besar bagi Indonesia: manfaat ekonomi, manfaat pembangunan sosial, dan manfaat politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidency G20, terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik.
Misalnya, peningkatan Konsumsi Domestik hingga Rp1,7 Triliun; penambahan PDB Nasional hingga Rp7,4 Triliun; pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.
“Secara agregat, manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 kali - 2 kali dari pelaksanaan 'IMF-WBG Annual Meetings' tahun 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan yang sejumlah sekitar 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan,” kata ketua Presidency G20 Indonesia, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Persiapan Presidency G20, yang digelar secara virtual pada Selasa (14/9/2021).
Presidency G20 juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan UU Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority(Sovereign Wealth Fund), sehingga akan meningkatkan confidence investor global, membantu percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan di tingkat global yang saling menguntungkan.
Dari aspek Pembangunan Sosial, melalui forum G20, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik dan kepentingan nasional terkait kerja sama produksi dan distribusi vaksin.
“Kita akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods dan pada saat yang sama, meningkatkan kepastian aksesibilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” ungkap Airlangga.
Melalui amanah sebagai Presidency G20, Airlangga menyatakan Indonesia akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang.
Menjadi tuan rumah pertemuan G20 , ada minimal 3 manfaat besar bagi Indonesia: manfaat ekonomi, manfaat pembangunan sosial, dan manfaat politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidency G20, terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik.
Misalnya, peningkatan Konsumsi Domestik hingga Rp1,7 Triliun; penambahan PDB Nasional hingga Rp7,4 Triliun; pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.
“Secara agregat, manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 kali - 2 kali dari pelaksanaan 'IMF-WBG Annual Meetings' tahun 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan yang sejumlah sekitar 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan,” kata ketua Presidency G20 Indonesia, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Persiapan Presidency G20, yang digelar secara virtual pada Selasa (14/9/2021).
Presidency G20 juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan UU Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority(Sovereign Wealth Fund), sehingga akan meningkatkan confidence investor global, membantu percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan di tingkat global yang saling menguntungkan.
Dari aspek Pembangunan Sosial, melalui forum G20, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik dan kepentingan nasional terkait kerja sama produksi dan distribusi vaksin.
“Kita akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods dan pada saat yang sama, meningkatkan kepastian aksesibilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” ungkap Airlangga.
Melalui amanah sebagai Presidency G20, Airlangga menyatakan Indonesia akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang.
Explore More