Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut Bakal Lakukan Efisiensi
loading...
Kereta cepat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan mandat dan tugas baru kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCIC).
Sehubungan dengan itu, Menko Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi membeberkan langkah yang akan dilakukan ke depan bersama KCIC. “Sejak Pak Luhut dilibatkan di bulan November 2019 dan sekarang langkahnya ke depan akan terus mendorong supaya KCIC terus berjalan semaksimal mungkin melakukan efisiensi di berbagai aspek tentunya,” kata Jodi saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (9/10/2021).
Sebagai informasi, keputusan penunjukan Luhut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diteken Jokowi sesuai Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Sebagai pimpinan, Luhut bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Komite tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.
“Tentunya ke depan Pak Luhut akan terus melakukan pendampingan dan penyelesaian isu pembebasan lahan, percepatan konstruksi, testing dan comissioning serta pemenuhan conditions precedents,” paparnya.
Sebelumnya, pada beberapa bulan lalu Luhut meminta progres pembangunan kereta percepatan dari KAI dipercepat mengingat beberapa permasalahan soal mangkraknya pembangunan proyek tersebut.
“Pak Menko dan tim memang sejak diminta mulai ikut membenahi KCIC. Pemerintah telah meminta pihak KCIC untuk melakukan efisiensi yang bisa dilakukan agar biaya pembangunan bisa dihemat dan segera direalisasikan,” ujar Jodi.
Meski demikian, pihaknya berharap Menteri Luhut dan jajaran BUMN terkait terutama KAI diminta fokus menyelesaikan persoalan KCIC. “Diharapkan semua yang dari awal ikut terlibat diproyek, terutama saat menegosiasikan struktur proyek, feasibility study, pendanaan, dan aspek legalitas tetap fokus pada produksi,” pungkasnya.
Sehubungan dengan itu, Menko Luhut melalui juru bicaranya Jodi Mahardi membeberkan langkah yang akan dilakukan ke depan bersama KCIC. “Sejak Pak Luhut dilibatkan di bulan November 2019 dan sekarang langkahnya ke depan akan terus mendorong supaya KCIC terus berjalan semaksimal mungkin melakukan efisiensi di berbagai aspek tentunya,” kata Jodi saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (9/10/2021).
Sebagai informasi, keputusan penunjukan Luhut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang telah diteken Jokowi sesuai Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Sebagai pimpinan, Luhut bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Komite tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.
“Tentunya ke depan Pak Luhut akan terus melakukan pendampingan dan penyelesaian isu pembebasan lahan, percepatan konstruksi, testing dan comissioning serta pemenuhan conditions precedents,” paparnya.
Sebelumnya, pada beberapa bulan lalu Luhut meminta progres pembangunan kereta percepatan dari KAI dipercepat mengingat beberapa permasalahan soal mangkraknya pembangunan proyek tersebut.
“Pak Menko dan tim memang sejak diminta mulai ikut membenahi KCIC. Pemerintah telah meminta pihak KCIC untuk melakukan efisiensi yang bisa dilakukan agar biaya pembangunan bisa dihemat dan segera direalisasikan,” ujar Jodi.
Meski demikian, pihaknya berharap Menteri Luhut dan jajaran BUMN terkait terutama KAI diminta fokus menyelesaikan persoalan KCIC. “Diharapkan semua yang dari awal ikut terlibat diproyek, terutama saat menegosiasikan struktur proyek, feasibility study, pendanaan, dan aspek legalitas tetap fokus pada produksi,” pungkasnya.
(ind)
Explore More