Jadi PNS atau ASN? Siap-siap Ditempatkan di Ibu Kota Baru

Senin, 11 Oktober 2021 - 07:03 WIB
loading...
Jadi PNS atau ASN? Siap-siap Ditempatkan di Ibu Kota Baru
PNS atau ASN harus siap ditugaskan di mana pun. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Setiap aparatur sipil negara ( ASN ) atau pegawai negeri sipil ( PNS ) harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di wilayah terpelosok atau terpencil sekalipun.

Penugasan itu sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan itu ditetapkan pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Gandeng Pemda, PTDI Siapkan Pesawat N219 Layani Daerah Terpencil

Kepala Biro SDM dan Umum KemenPANRB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan, untuk menjadi ASN dibutuhkan komitmen yang tinggi. Termasuk nantinya jika dipindah tugas ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

“Jadi kami menginginkan komitmen dari adik-adik sekalian, apakah siap ketika suatu saat nanti dipindahkan ke sana (ibu kota negara baru),” katanya dikutip dari lama KemenPANRB.go.id, Senin (11/10/2021).

Seperti diketahui pada akhir bulan lalu pemerintah secara resmi telah mengirimkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara. Surpres tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada pemimpin DPR.

Baca juga: Hendak Jual Rahasia Kapal Selam ke Asing, Insinyur Nuklir AS Ditangkap FBI

Terkait dengan pemindahan pegawai, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat rapat kerja bersama DPR menyampaikan bahwa pemetaan potensi dan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru membutuhkan anggaran Rp5,5 miliar. Pemetaan ini menyasar lebih dari 2.000 ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota negara baru.

“Pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru dengan target 2.350 orang dan alokasi anggaran Rp5,5 miliar,” ujar Bima dikutip dari kanal youtube Komisi II DPR RI.
(uka)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1963 seconds (11.97#12.26)