Faisal Basri Kritik Keras Proyek Kereta Cepat, Stafsus Erick Thohir Angkat Bicara
Kamis, 14 Oktober 2021 - 19:13 WIB
loading...
Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi soal kritik tajam ekonom Faisal Basri terkait sejumlah pembangunan proyek nasional. FOTO/Dok.Kementerian BUMN
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga angkat bicara terkait kritik tajam ekonom senior asal Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri perihal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Faisal sebelumnya menyebut KCJB sebagai proyek mubazir.
"Kita menyayangkan omongan Faisal Basri yang menyatakan sampai kapanpun proyek itu rugi. Faisal Basri salah total. Mana ada investor mau masuk nanti kondisinya rugi. Beliau sepertinya tidak pakai angka, tidak pakai analisa hanya subjektif. Itu nggak bener," ujar Arya kepada Wartawan, Kamis (14/10/2021).
Baca Juga: Wuss, Naik Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Cuma 5 Jam
Dia juga menegaskan belum ada angka pasti perihal pembengkakan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit.
Berdasarkan laporan KAI pembengkakan KCJB mencapai USD3,8 miliar- USD4,9 miliar atau setara Rp54 triliun-Rp 69 triliun. "Tapi tunggu dulu itu belum muncul angka sebenarnya. Setelah diaudit oleh BPKP baru kita bisa tahu angka yang sebenarnya," ungkap dia.
"Kita menyayangkan omongan Faisal Basri yang menyatakan sampai kapanpun proyek itu rugi. Faisal Basri salah total. Mana ada investor mau masuk nanti kondisinya rugi. Beliau sepertinya tidak pakai angka, tidak pakai analisa hanya subjektif. Itu nggak bener," ujar Arya kepada Wartawan, Kamis (14/10/2021).
Baca Juga: Wuss, Naik Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Cuma 5 Jam
Dia juga menegaskan belum ada angka pasti perihal pembengkakan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit.
Berdasarkan laporan KAI pembengkakan KCJB mencapai USD3,8 miliar- USD4,9 miliar atau setara Rp54 triliun-Rp 69 triliun. "Tapi tunggu dulu itu belum muncul angka sebenarnya. Setelah diaudit oleh BPKP baru kita bisa tahu angka yang sebenarnya," ungkap dia.
Lihat Juga :
