Demi Dunia Usaha, Pemerintah Beri Insentif Perpajakan Rp123,01 Triliun
Rabu, 10 Juni 2020 - 09:20 WIB
loading...
Insentif perpajakan senilai Rp123,01 triliun disiapkan demi menggairahkan kembali dunia usaha. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelontorkan insentif pajak sebagai upaya menjaga sisi supply (penawaran) agar kegiatan dunia usaha tidak terhenti akibat Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, insentif pajak ini diberikan untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pembatasan sosial guna menghindari penularan Covid-19.
Total insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk dunia usaha adalah sebesar Rp123,01 triliun. Anggaran tersebut mencakup insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), tambahan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP sebesar Rp14 triliun serta cadangan dan stimulus lainnya sebesar Rp26 triliun.
(Baca Juga: Insentif dan Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional)
Sementara, sektor-sektor yang terkoreksi dalam akibat pembatasan sosial Covid-19 pada kuartal I tahun 2020 adalah manufaktur (2,1%), perdagangan (1,6%) dan transportasi (1,3%). Padahal, mengacu pada tahun sebelumnya, sektor manufaktur biasanya dapat tumbuh hingga 4%.
"Perdagangan terpukul, baik besar maupun ritel. Penjualnya harus tutup, di sisi lain, pembelinya pun banyak yang mengurangi pembeliannya karena tidak keluar. Di rumah, dia belanjanya jauh lebih sedikit. Orang cuma beli sembako saja, barang-barang yang lain tidak banyak saat ini. Banyak yang berjaga-jaga, tidak spend terlalu banyak. Transportasi jelas, karena mobilitas," ujar Febrio di Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Dia melanjutkan, bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait wajib pajak yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (WP KITE) dan Kawasan Berikat adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk pegawai berpenghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, insentif pajak ini diberikan untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pembatasan sosial guna menghindari penularan Covid-19.
Total insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk dunia usaha adalah sebesar Rp123,01 triliun. Anggaran tersebut mencakup insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), tambahan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP sebesar Rp14 triliun serta cadangan dan stimulus lainnya sebesar Rp26 triliun.
(Baca Juga: Insentif dan Penyederhanaan Regulasi Bisa Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional)
Sementara, sektor-sektor yang terkoreksi dalam akibat pembatasan sosial Covid-19 pada kuartal I tahun 2020 adalah manufaktur (2,1%), perdagangan (1,6%) dan transportasi (1,3%). Padahal, mengacu pada tahun sebelumnya, sektor manufaktur biasanya dapat tumbuh hingga 4%.
"Perdagangan terpukul, baik besar maupun ritel. Penjualnya harus tutup, di sisi lain, pembelinya pun banyak yang mengurangi pembeliannya karena tidak keluar. Di rumah, dia belanjanya jauh lebih sedikit. Orang cuma beli sembako saja, barang-barang yang lain tidak banyak saat ini. Banyak yang berjaga-jaga, tidak spend terlalu banyak. Transportasi jelas, karena mobilitas," ujar Febrio di Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Dia melanjutkan, bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait wajib pajak yang mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (WP KITE) dan Kawasan Berikat adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk pegawai berpenghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.
Lihat Juga :
