Komite IV DPD Dalami Postur APBN 2022 Bersama Menteri Keuangan
Senin, 24 Januari 2022 - 17:47 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja mendalami postur APBN 2022, Senin (24/1/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas kebijakan penjabaran APBN tahun anggaran (TA) 2022 terkait Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Alokasi dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN TA 2022.
Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengungkapkan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp84,9 triliun. Di sisi lain, tren peningkatan SiLPA ini dibarengi dengan tren peningkatan utang pemerintah. Bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa terhadap total belanja negara pun menurun. Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap total belanja pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan. Sementara, penyaluran dana TKDD sering terlambat, dan ada resistensi ketentuan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca Juga: Serahkan DIPA, Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022
“Komite IV DPD RI banyak menerima aspirasi, pengaduan dan masukan dari masyarakat mengenai postur APBN 2022. Untuk itu kami akan melakukan pendalaman terhadap postur APBN 2022 dengan Menteri Keuangan," ujar Ketua Komite IV Sukiryanto yang didampingi Wakil Ketua Komite IV DPD RI Darmansyah Husein, Chasthya A Kathmandu, Novita Anakotta, dan Anggota Komite IV lainnya, di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Senin (24/1/2022).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja ini memaparkan mengenai aspek-aspek yang didalami dari DPD RI sesuai kondisi perkembangan ekonomi makro tahun 2021, realisasi sementara APBN TA 2021, postur dan kebijakan APBN TA 2022, dukungan TKDD dalam penanganan Covid-19, peran dan kinerja TKDD TA 2021, serta postur dan kebijakan TKDD TA 2022.
"Kondisi Covid-19 mempengaruhi segala aspek ekonomi bahkan di seluruh dunia, kasus kumulatf 1,6% dari jumlah populasi di Indonesia saat ini masih relatif rendah dibanding negara lainnya. Varian Omicron sudah masuk kita melihat kenaikan meningkat, pemerintah selalu sidang kabinet rutin mengevaluasi ini," ujar Sri Mulyani.
Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengungkapkan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp84,9 triliun. Di sisi lain, tren peningkatan SiLPA ini dibarengi dengan tren peningkatan utang pemerintah. Bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa terhadap total belanja negara pun menurun. Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap total belanja pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan. Sementara, penyaluran dana TKDD sering terlambat, dan ada resistensi ketentuan alokasi 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca Juga: Serahkan DIPA, Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022
“Komite IV DPD RI banyak menerima aspirasi, pengaduan dan masukan dari masyarakat mengenai postur APBN 2022. Untuk itu kami akan melakukan pendalaman terhadap postur APBN 2022 dengan Menteri Keuangan," ujar Ketua Komite IV Sukiryanto yang didampingi Wakil Ketua Komite IV DPD RI Darmansyah Husein, Chasthya A Kathmandu, Novita Anakotta, dan Anggota Komite IV lainnya, di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Senin (24/1/2022).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja ini memaparkan mengenai aspek-aspek yang didalami dari DPD RI sesuai kondisi perkembangan ekonomi makro tahun 2021, realisasi sementara APBN TA 2021, postur dan kebijakan APBN TA 2022, dukungan TKDD dalam penanganan Covid-19, peran dan kinerja TKDD TA 2021, serta postur dan kebijakan TKDD TA 2022.
"Kondisi Covid-19 mempengaruhi segala aspek ekonomi bahkan di seluruh dunia, kasus kumulatf 1,6% dari jumlah populasi di Indonesia saat ini masih relatif rendah dibanding negara lainnya. Varian Omicron sudah masuk kita melihat kenaikan meningkat, pemerintah selalu sidang kabinet rutin mengevaluasi ini," ujar Sri Mulyani.
Lihat Juga :
