Produsen Minyak Goreng Sebut Distribusi Lancar, DPR: Ini Tidak Masuk Akal
loading...
Komisi VI DPR RI masih mencari jawaban dari pertanyaan besar soal kemana jutaan stok minyak goreng yang sempat langka dan menghilang secara gaib di pasaran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Polemik minyak goreng di dalam negeri tak kunjung tuntas, meski sempat gonta-ganti kebijakan. Pertanyaan besar soal kemana jutaan stok minyak goreng pun belum terjawab, Rakyat dibuat kebingungan.
Atas hal itu, Komisi VI DPR RI akhirnya memanggil distributor minyak goreng di antaranya PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna meluruskan persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini.
Satu per satu produsen tersebut memaparkan kinerja perusahaannya. Dari hasil paparan tersebut anggota DPR tidak menemukan ada permasalahan. Namun, jika dikomparasikan dengan realita di lapangan, tidak sesuai.
Produsen menjelaskan, ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, barang yang didistribusikan ke pasaran tinggi sedangkan ketika pemerintah mencabut HET permintaan ke produsen jadi berkurang.
"Ini tidak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Kami serius untuk menelusuri ini masalahnya di mana. Tidak mungkin tidak ada problem," kata Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji dalam RDP, Kamis (24/3/2022) malam.
"Masalahnya di mana? Saya berasumsi data yang disampaikan benar. Kalau tidak benar itu melawan parlemen dan bisa mendapat masalah karena menyampaikan data yang tidak benar," sambung dia.
Kemudian, sikap penasaran juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. Dia heran jika produsen mengatakan bahwa minyak goreng distribusinya tinggi saat ditetapkannya HET, lalu kemana barang tersebut karena di lapangan tidak ada, alias nihil. Siapa yang menyembunyikannya?
"Kalaupun terjadi kelangkaan di titik mana barang itu bisa ngumpet karena kan ini kalau saya lihat alur distribusi yang disampaikan oleh PT Bina Karya dari D1 ke D2 ke toko itu cuma dua tiga lapis saja. Kalau dari PT Masa Depan Cerah malah tinggal satu lapis lagi ke toko. Jadi macetnya di mana Pak, macetnya di mana Bu barang-barang ini?," ujar Hekal.
Atas hal itu, Komisi VI DPR RI akhirnya memanggil distributor minyak goreng di antaranya PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna meluruskan persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini.
Satu per satu produsen tersebut memaparkan kinerja perusahaannya. Dari hasil paparan tersebut anggota DPR tidak menemukan ada permasalahan. Namun, jika dikomparasikan dengan realita di lapangan, tidak sesuai.
Produsen menjelaskan, ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, barang yang didistribusikan ke pasaran tinggi sedangkan ketika pemerintah mencabut HET permintaan ke produsen jadi berkurang.
"Ini tidak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Kami serius untuk menelusuri ini masalahnya di mana. Tidak mungkin tidak ada problem," kata Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji dalam RDP, Kamis (24/3/2022) malam.
"Masalahnya di mana? Saya berasumsi data yang disampaikan benar. Kalau tidak benar itu melawan parlemen dan bisa mendapat masalah karena menyampaikan data yang tidak benar," sambung dia.
Kemudian, sikap penasaran juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal. Dia heran jika produsen mengatakan bahwa minyak goreng distribusinya tinggi saat ditetapkannya HET, lalu kemana barang tersebut karena di lapangan tidak ada, alias nihil. Siapa yang menyembunyikannya?
"Kalaupun terjadi kelangkaan di titik mana barang itu bisa ngumpet karena kan ini kalau saya lihat alur distribusi yang disampaikan oleh PT Bina Karya dari D1 ke D2 ke toko itu cuma dua tiga lapis saja. Kalau dari PT Masa Depan Cerah malah tinggal satu lapis lagi ke toko. Jadi macetnya di mana Pak, macetnya di mana Bu barang-barang ini?," ujar Hekal.
Explore More