Pengelolaan Lahan Gambut, Demi Kedaulatan Petani Kecil dan Ketahanan Pangan di Masa Depan
Rabu, 17 Juni 2020 - 19:37 WIB
loading...
Foto/SINDOnews/DwiSasongko
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah membuka kembali diskusi tentang ketahanan pangan Indonesia, terutama beras di masa krisis seperti saat ini maupun di masa yang akan datang. Area lahan gambut terdegradasi, terbuka, terlantar yang dialihfungsikan menjadi lahan produktif untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh para petani kecil memainkan peran penting bagi masa depan ketahanan pangan nasional.
Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, sejak dua tahun terakhir, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai produsen utama beras secara nasional mengalami penurunan jumlah produksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras pada 2019 sebesar 31,31 juta ton, atau mengalami penurunan sebanyak 2,63 juta ton atau 7,75% dibandingkan tahun 2018. ‘’Penurunan ini juga diperkirakan masih akan berlanjut di tahun ini saat Indonesia juga menghadapi pandemi Covid-19,’’ kata Dwi Andreas Santosa dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.
Untuk mengatasi masalah ini pada Mei 2020, pemerintah mencetuskan gagasan intensifikasi dan revitalisasi sawah di lahan gambut dan lahan basah Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Dalam diskusi online yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut bertajuk “Pertanian Pangan di Lahan Gambut: Menjawab Tantangan Krisis Ekologi Ketahanan Pangan dan Kesehatan” pada 20 April 2020, Dwi Andreas Santosa menyatakan tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan agroindustri untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia tidak hanya semata pada isu lingkungan, namun juga keterbatasan para petani dalam memasok produk dalam kuantitas besar.
Lebih jauh, Dwi Andreas menuturkan kedaulatan petani kecil atas pangan atau food sovereignty merupakan komponen penting. Alasannya karena ketahanan pangan jangka panjang tergantung pada mereka yang memproduksi bahan pangan. ( Baca: Produksi Minyak Sawit Apical Marunda Belum Terdampak Covid-19 )
Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan juga menyangkut masalah pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. ‘’Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada,’’ papar Dwi Andreas.
Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, sejak dua tahun terakhir, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai produsen utama beras secara nasional mengalami penurunan jumlah produksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras pada 2019 sebesar 31,31 juta ton, atau mengalami penurunan sebanyak 2,63 juta ton atau 7,75% dibandingkan tahun 2018. ‘’Penurunan ini juga diperkirakan masih akan berlanjut di tahun ini saat Indonesia juga menghadapi pandemi Covid-19,’’ kata Dwi Andreas Santosa dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.
Untuk mengatasi masalah ini pada Mei 2020, pemerintah mencetuskan gagasan intensifikasi dan revitalisasi sawah di lahan gambut dan lahan basah Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Dalam diskusi online yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut bertajuk “Pertanian Pangan di Lahan Gambut: Menjawab Tantangan Krisis Ekologi Ketahanan Pangan dan Kesehatan” pada 20 April 2020, Dwi Andreas Santosa menyatakan tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan agroindustri untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia tidak hanya semata pada isu lingkungan, namun juga keterbatasan para petani dalam memasok produk dalam kuantitas besar.
Lebih jauh, Dwi Andreas menuturkan kedaulatan petani kecil atas pangan atau food sovereignty merupakan komponen penting. Alasannya karena ketahanan pangan jangka panjang tergantung pada mereka yang memproduksi bahan pangan. ( Baca: Produksi Minyak Sawit Apical Marunda Belum Terdampak Covid-19 )
Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan juga menyangkut masalah pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. ‘’Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada,’’ papar Dwi Andreas.
Lihat Juga :
