Luhut Usul Perusahaan Sawit Wajib Ngantor di RI, Ternyata Ini Manfaatnya
Senin, 30 Mei 2022 - 20:00 WIB
loading...
Menko, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan, semua perusahaan sawit wajib berkantor pusat di Indonesia. Kemenperin mengungkapkan manfaat di baliknya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan, semua perusahaan sawit wajib berkantor pusat di Indonesia. Hal itu disampaikan Luhut setelah diberi tugas baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurus polemik minyak goreng di dalam negeri.
Menanggapi hal itu, Direjn Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menilai bahwa rencana yang mewajibkan semua perusahaan sawit berkantor pusat di Indonesia akan membuka peluang mendapatkan nilai tambah dari industri sawit.
Baca Juga: Petani Geram Perusahaan Beli Sawit dengan Harga Semaunya
Putu juga menerangkan pentingnya pendataan menyeluruh untuk mengetahui neraca persawitan di Indonesia. Termasuk mewajibkan perusahaan berkantor pusat di Indonesia.
"Pertambahan nilai tambah bisa kita dapat lebih banyak. Kalau headquarter-nya di sini kan akan beda. Ya tentu akan bertambah nilainya," kata Putu di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Sambung Putu menjelaskan, sebagai gambaran pada tahun 2021, Indonesia mendapat Rp86 triliun dari levi atau pungutan ekspor sawit. Sementara dari pajak-pajaknya sekitar Rp20-an triliun.
"Lebih Rp100 triliun. Ya tentu akan bertambah kalau kantor pusat diwajibkan di Indonesia. Kalau kita bisa dapat neracanya dan juga kalau perusahaannya di Indonesia, pajaknya kita dapat," lanjut dia.
Menanggapi hal itu, Direjn Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menilai bahwa rencana yang mewajibkan semua perusahaan sawit berkantor pusat di Indonesia akan membuka peluang mendapatkan nilai tambah dari industri sawit.
Baca Juga: Petani Geram Perusahaan Beli Sawit dengan Harga Semaunya
Putu juga menerangkan pentingnya pendataan menyeluruh untuk mengetahui neraca persawitan di Indonesia. Termasuk mewajibkan perusahaan berkantor pusat di Indonesia.
"Pertambahan nilai tambah bisa kita dapat lebih banyak. Kalau headquarter-nya di sini kan akan beda. Ya tentu akan bertambah nilainya," kata Putu di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Sambung Putu menjelaskan, sebagai gambaran pada tahun 2021, Indonesia mendapat Rp86 triliun dari levi atau pungutan ekspor sawit. Sementara dari pajak-pajaknya sekitar Rp20-an triliun.
"Lebih Rp100 triliun. Ya tentu akan bertambah kalau kantor pusat diwajibkan di Indonesia. Kalau kita bisa dapat neracanya dan juga kalau perusahaannya di Indonesia, pajaknya kita dapat," lanjut dia.
Lihat Juga :
