Ini Masukan HT buat Erick Thohir tentang Bisnis Digital dan Internet

JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan beberapa masukan kepada Menteri Badan Usah Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Khususnya, yang berkaitan dengan fasilitas jaringan internet.

Menurut Hary Tanoe, ke depan teknologi digital akan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di daerah. Ditambah lagi, saat ini Kementerian BUMN pun tengah fokus dalam pengembangan digital.

"Saya lihat sekarang ini kan digital internet itu menjadi kebutuhan dasar kita semua, termasuk daerah. Salah satunya adalah broadbrand karena kapasitasnya unlimited.Kalau 5G mahal karena masih sedikit," ujarnya dalam acara "Manager Forum MNC Group", Kamis (26/6/2020).

Untuk bisa mempermudah, ada baiknya jika Kementerian BUMN menyerahkan pembangunan tiang pool kepada PT PLN (Persero) . Alhasil, pengeluaran modal dan belanja modal bisa dihemat.

Alasan lainnya adalah karena PLN memiliki banyak tiang pool yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, jaringan internet ini bisa menyebar ke seantero Indonesia.

"Sekarang yang aktif kan ada Telkom. Kalo jaringan itu kan yang paling penting ada pool tiang. Mungkin akan lebih murah kalau PLN yang bangun. Karena PLN sudah ada tiang pool (yang tersebar di seluruh Indonesia)," jelasnya.

Hary Tanoe pun memberikan gambaran, untuk membangun satu tiang pool membutuhkan biaya sekitar USD200. Jika tiang pool disediakan oleh PLN, maka Telkom bisa menghemat 50% capex-nya.

"Bisa menghemat 50% biaya tiang jadi capex-nya turun banyak dari USD200 menjadi USD100. Karena PLN juga ada 67 juta rumah tersambung listrik," kata Hary Tanoe. ( Baca:HT Puji Erick Thohir Terkait Klasterisasi hingga Perombakan Direksi )

Namun untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan revisi pada peraturan pemerintah agar bisa open access. Sehingga PLN bisa lebih leluasa untuk menyediakan pool tiangnya, karena dalam aturan saat ini PT Telkom dan perusahaan swasta lainlah yang harus menyediakan jaringan dan tiang poolnya sendiri.

"Kalau dilakukan ini, diubah PP 52 tentang telekomuniksi. Operator itu bangun di daerah gemuk. Tak ada yang mau bangun di daerah. Jadi tumbang tindih," jelasnya.