Bu Sri Mulyani, Ada Ide Cemerlang dari Sekjen PBB buat Tambah Penerimaan

Kamis, 04 Agustus 2022 - 16:56 WIB
loading...
Bu Sri Mulyani, Ada...
Nikmati keuntungan berlebih, Sekjen PBB desak ada pajak tambahan buat perusahaan migas. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak pemerintah negara-negara di dunia untuk memungut pajak tambahan kepada perusahaan minyak dan gas (migas) . Pernyataan itu disampaikan lantaran besarnya keuntungan yang didapat perusahaan migas di tengah krisis energi dan ekonomi yang membebani masyarakat miskin.

Baca juga: Sekjen PBB Soal Perubahan Iklim: Tindakan Kolektif atau Bunuh Diri Kolektif

"Tidak bermoral bagi perusahaan minyak dan gas untuk membuat rekor keuntungan dari krisis energi saat ini ketika di belakangnya masih ada masyarakat miskin, ditambah biaya besar bagi iklim," kata Guterres kepada wartawan, melansir US News, Kamis (4/8/2022).

"Saya mendesak semua pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang berlebihan ini, dan menggunakan dana tersebut untuk mendukung orang-orang yang paling rentan melalui masa-masa sulit," tambahnya.

Selain itu, Guterres juga mendesak masyarakat mengirim pesan kepada industri migas dan pemodal akan kerugian yang disebabkan oleh keserakahan mereka terhadap masyarakat miskin dan rentan, serta menimbulkan risiko bagi iklim bumi.

"Keserakahan yang mengerikan ini berdampak pada orang-orang yang paling miskin dan paling rentan, sambil menghancurkan satu-satunya rumah kita bersama," ujar dia.

Guterres mencatat, di kuartal II 2022, dua perusahaan minyak terbesar Amerika Serikat, yakni Exxon Mobil Corp XOM.N dan Chevron Corp CVX.N yang berbasis di Inggris serta perusahaan TotalEnergies Prancis berhasil meraup keuntungan senilai USD51 miliar atau sekitar Rp765 triliun (kurs Rp15.000).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Menkeu Purbaya Pastikan...
Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Potensi Tambahan Penerimaan...
Potensi Tambahan Penerimaan Negara dari DSI Masih Dihitung, Purbaya: Belum Ketemu Angkanya
Kepatuhan Pajak Butuh...
Kepatuhan Pajak Butuh Kepercayaan Publik, Bukan hanya Teknologi
Pakai AI, Purbaya Beberkan...
Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara
Lampaui Target, Bea...
Lampaui Target, Bea Cukai Sumbawa Kantongi Rp1,44 Triliun dalam Empat Bulan
Bayar PBB-P2 hingga...
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
PP 20/2026: Menambah...
PP 20/2026: Menambah Penerimaan Negara atau Menambah Beban UMKM?
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pengurangan PBB-P2 2026, Ringankan Beban Wajib Pajak
Rekomendasi
Dari Iran ke Indonesia,...
Dari Iran ke Indonesia, Pesepeda Arezoo Tampil Memukau Lewat Sentuhan Ade Fitri Kirana
Jurus China Singkirkan...
Jurus China Singkirkan Mobil PHEV Eropa dari Pasar Otomotif
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Infografis
Rencana AS Keluar dari...
Rencana AS Keluar dari NATO dan PBB Didukung Elon Musk
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved