Tak Akan Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Tetap Menarik di Mata Pengusaha Properti
loading...
Jakarta akan tetap menarik di mata pengusaha properti. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Realestat Indonesia ( REI ) DPD DKI Jakarta mengungkap peran Jakarta yang tetap besar. Walau tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta diyakini tetap menarik dan menjadi magnet utama sebagai pusat bisnis, investasi, dan keuangan.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar menilai dengan modal kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung, kesediaan sumber daya manusia yang unggul serta bonus demografi, menjadikan Jakarta magnet utama bisnis di Indonesia.
“Saat ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah mulai berproses,” ungkap Arvin, Kamis (8/9/2022).
Status Jakarta, lanjut Arvin, menjadi topik utama dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Realestat Indonesia (Rakerda REI) yang tengah dilakukan saat ini. Topik utama yang dibahas adalah ihwal status baru Jakarta setelah resmi tidak menjadi ibu kota.
Jakarta, lanjut dia, apakah akan menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan atau kota jasa berskala global atau berskala internasional. Namun, pembahasan tentang kekhususan Jakarta akan dibahas lebih lanjut DPR dan pemerintah saat perubahan UU Jakarta nantinya.
Merujuk pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa DKI akan tetap menjadi lokasi tujuan investasi dan bisnis di Indonesia pasca-pemindahan IKN. Pernyataan tersebut sejalan dengan riset Indonesia Property Watch (IPW), pasar properti di Jakarta akan tetap besar walaupun IKN pindah. Bahkan, pasar properti di Jakarta akan menyebar ke kota-kota penyangga di sekitarnya seperti di Depok, Tangerang, dan Bogor.
Riza mengklaim bahwa wajah baru Jakarta semakin cantik dan tertata saat ini. Dia optimistis bahwa Jakarta mampu mengejar ketertinggalannya agar bisa sejajar dengan kota-kota global di dunia yang berhasil dan sukses. Untuk mewujudkan hal itu, butuh dukungan semua pihak, salah satunya dukungan dari DPD REI DKI Jakarta.
Dalam upaya Pemprov DKI Jakarta memenuhi kebutuhan rumah layak huni, imbuh Riza, membutuhkan dukungan penuh REI DKI Jakarta. Tidak hanya soal rumah layak huni, Pemprov DKI juga ingin memenuhi kebutuhan sosial inklusif. Hal ini agar warga Jakarta dapat saling berinteraksi dan dapat memenuhi tuntutan produktivitas.
“Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan Program Jakhabitat sebagai program pemukiman yang terintegrasi di Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah program penataan kampung dan pengembangan hunian vertikal. Hanya dengan cara inilah Jakarta bisa menjadi kota yang lebih manusiawi,” tutur dia.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar menilai dengan modal kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung, kesediaan sumber daya manusia yang unggul serta bonus demografi, menjadikan Jakarta magnet utama bisnis di Indonesia.
“Saat ini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah mulai berproses,” ungkap Arvin, Kamis (8/9/2022).
Status Jakarta, lanjut Arvin, menjadi topik utama dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Realestat Indonesia (Rakerda REI) yang tengah dilakukan saat ini. Topik utama yang dibahas adalah ihwal status baru Jakarta setelah resmi tidak menjadi ibu kota.
Jakarta, lanjut dia, apakah akan menjadi pusat perekonomian, pusat perdagangan atau kota jasa berskala global atau berskala internasional. Namun, pembahasan tentang kekhususan Jakarta akan dibahas lebih lanjut DPR dan pemerintah saat perubahan UU Jakarta nantinya.
Merujuk pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa DKI akan tetap menjadi lokasi tujuan investasi dan bisnis di Indonesia pasca-pemindahan IKN. Pernyataan tersebut sejalan dengan riset Indonesia Property Watch (IPW), pasar properti di Jakarta akan tetap besar walaupun IKN pindah. Bahkan, pasar properti di Jakarta akan menyebar ke kota-kota penyangga di sekitarnya seperti di Depok, Tangerang, dan Bogor.
Riza mengklaim bahwa wajah baru Jakarta semakin cantik dan tertata saat ini. Dia optimistis bahwa Jakarta mampu mengejar ketertinggalannya agar bisa sejajar dengan kota-kota global di dunia yang berhasil dan sukses. Untuk mewujudkan hal itu, butuh dukungan semua pihak, salah satunya dukungan dari DPD REI DKI Jakarta.
Dalam upaya Pemprov DKI Jakarta memenuhi kebutuhan rumah layak huni, imbuh Riza, membutuhkan dukungan penuh REI DKI Jakarta. Tidak hanya soal rumah layak huni, Pemprov DKI juga ingin memenuhi kebutuhan sosial inklusif. Hal ini agar warga Jakarta dapat saling berinteraksi dan dapat memenuhi tuntutan produktivitas.
“Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan Program Jakhabitat sebagai program pemukiman yang terintegrasi di Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah program penataan kampung dan pengembangan hunian vertikal. Hanya dengan cara inilah Jakarta bisa menjadi kota yang lebih manusiawi,” tutur dia.
(uka)
Lihat Juga :
