Catatan Hipmi Soal Relaksasi Dunia Usaha, Antar Instansi Jangan Saling Gesek

Jum'at, 03 Juli 2020 - 00:20 WIB
loading...
Catatan Hipmi Soal Relaksasi Dunia Usaha, Antar Instansi Jangan Saling Gesek
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyambut positif berbagai macam relaksasi yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha, namun ada catatan yang bisa jadi perhatian pemerintah. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyambut positif berbagai macam relaksasi yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha. Apalagi, pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming mengatakan, para pengusaha khususnya yang di daerah sangat mengharapkan relaksasi dari pemerintah. Apalagi pengusaha UMKM yang sangat terpukul karena pandemi ini.

“Kita terima kasih dengan keluarkan pojk sehingga bisa dapatkan relaksasi perbankan di setiap daerah khususnya hipmi yang lebih banyak pengusaha UMKM-nya,” ujarnya dalam telekonferensi, Kamis (2/7).

( )

Oleh karena itu lanjut Mardani, dirinya berharap agar koordinasi antar instansi bisa diperkuat. Sehingga relaksasi untuk para pengusaha ini bisa tersampaikan dan terasa langsung baik di pusat maupun daerah.

“Kita berharap, jangan sampai keputusan OJK sudah berjalan dengan baik tetapi regulasi antara pemeirntah lain tidak berjalan baik. Kami usulkan ke pak wimboh, kalau bisa dalam acara rapat rutin, bukan hanya OJK yang dihadirkan, tapi juga pemangku pimpinan dari instansi lain,” kata Mardani.

Menurut Mardani, yang menjadi masalah selama ini adalah miss koordinasi antar instansi pemerintahan. Sehingga program yang dirancana tidak terlaksana dengan baik.

( )

“Semangatnya sama. Karena terus terang selama ini yang menjadi masalah pemerintah antara sesama instansi pun kadang sulit berkoordinasi bahkan kadang saling gesek,” ungkapnya.

Apalagi hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk membangun kembali perekonomian pasca pandemi corona. Hal ini juga bahkan sudah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu. “Apalagi dalam permasalahan ini sesuai perintah presiden, harus koordinasi,” jelasnya.
(akr)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2301 seconds (0.1#10.140)