KKP: Butuh Rp365 Triliun untuk Kejar Target Produksi Udang 2 Juta Ton

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) menyatakan, untuk mengejar target 2 juta ton produksi udang pada akhir 2024 dengan peningkatan nilai ekspor sampai 250% membutuhkan dana Rp365 triliun.



"Kita kan butuh lahan 24.783 hektare. Kalau kita mau bikin klaster yang 5 hektare butuhnya Rp7 miliar, maka 247 ribu dibagi 5 dikali 7 itu kurang lebih Rp365 sekian triliun. Anggaran negara tidak akan mampu untuk itu," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB. Haeru Rahayu di Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Sementara itu, Haeru menyebutkan bahwa APBN di KKP hanya Rp6 triliun. Oleh sebab itu dirinya mengatakan, perlu sinergi kementerian/lembaga untuk mewujudkan target tersebut.

"APBN itu cuma tiga doang, menyiapkan regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur jasa dan menyiapkan SDM, serta undang investor supaya masuk. Mohon izin, iklim investasi kita juga belum maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mencapai target 2 juta ton produksi udang pada akhir 2024 dengan peningkatan nilai ekspor sampai 250% diperlukan sinergitas program dan peran lintas sektor melalui crash program, meliputi penguatan implementasi Program Prioritas Revitalisasi Tambak, Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang untuk tahun 2022-2024.

“Diminta kepada semua K/L dan instansi terkait untuk bisa saling memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kebangkitan industri udang nasional. Penguatan komitmen eksekusi program, komitmen aksi bersama sangat dibutuhkan saat ini,” katanya.

Luhut juga meminta perbankan, institusi penegak hukum, akademisi serta pemerintah daerah untuk bisa mendukung kebangkitan industri udang nasional dengan peran yang proaktif.



“Kepada kalangan perbankan, institusi penegak hukum, para akademisi, pemerintah daerah agar dapat mendukung kebangkitan industri udang nasional dengan peran yang proaktif. Pemberian skema kredit yang mudah, pemenuhan kepatuhan hukum yang tepat, sehingga kegiatan usaha dapat secara produktif dijalankan, serta terbangun iklim usaha yang kondusif untuk investasi udang nasional,” kata Luhut.