UMKM Indonesia Masuk Rantai Pasok Global: Diperlukan Digitalisasi UMKM dan Tambah Jumlah Wirausaha

Rudy menuturkan, UMKM nasional yang sudah masuk dalam rantai pasok global (global value chain/GVC) baru sekitar 4,1 persen. Untuk itu, kolaborasi pemerintah dan swasta harus ditingkatkan agar makin banyak UMKM yang bisa ekspor.

"Sehingga perlu agregator konsolidator untuk mendorong UMKM kita bisa ekspor. Ini nanti pemerintah dan KADIN bisa siapkan agregator konsolidator agar bisa masuk GVC," tambahnya.

Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) Siti Azizah mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan pengembangan kewirausahaan.

Dia menuturkan, pemerintah ingin agar terbentuk ekosistem kewirausahaan mengingat untuk menjadi negara maju, minimal jumlah wirausahanya sebanyak 4 persen dari jumlah penduduk.

"Kita baru 3,47 persen. Masih jauh dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu kita perlu gerakan bersama untuk menambah wirausaha," katanya.

Siti Azizah menjelaskan pemerintah telah menghadirkan Perpres 02/2022 sebagai pedoman tunggal untuk kolaborasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan kewirausahaan.

Untuk mencapai target rasio kewirausahaan ke level 3,95 persen, katanya, pemerintah harus menambah 1 juta wirausahawan hingga 2024.

"Kita sudah berkolaborasi di mana pemerintah pusat bisa menyumbang 400.000 (pelaku UMKM baru), sementara pemerintah daerah 600.000. Seperti yang dilakukan Sampoerna ini juga menambah wirausaha," jelasnya.

Koordinator Bidang Pengembangan Produk Lokal Kementerian Perdagangan, Kukuh Sri Harjanto, mengatakan bahwa melalui PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah sangat berpihak kepada UMKM agar bisa mengisi produk di platform e-commerce nasional.

"Selain itu kami juga punya target digitalisasi untuk 250.000 pedagang pasar," jelasnya.