Awas Ancaman Perang Dagang Uni Eropa dan AS Dipicu Subsidi Hijau Jumbo Rp5.781 Triliun
loading...
Para menteri Uni Eropa (UE) mencemaskan pecahnya perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) saat Washington mengunci lebih dari USD369 miliar yang setara Rp5.781 triliun untuk subsidi hijau. Foto/Dok
A
A
A
BRUSELLS - Para menteri Uni Eropa (UE) mencemaskan pecahnya perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) saat Washington mengunci lebih dari USD369 miliar yang setara Rp5.781 triliun (Kurs Rp15.667 per USD) untuk subsidi hijau yang didorong oleh Joe Biden. Para pejabat di kedua benua telah membentuk satuan tugas untuk menilai dampak undang-undang iklim AS yang ambisius AS serta Undang-Undang Pengurangan Inflasi.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengurangan Inflasi membuat pemerintah Eropa frustrasi, lantaran berisikan aturan pajak, kesehatan serta iklim yang mencakup rekor pengeluaran USD369 miliar untuk iklim dan energi.
Menteri ekonomi Jerman, Robert Habeck menyerukan, Eropa untuk meningkatkan persaingan dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia akan bersaing memperebutkan siapa yang akan dapat menciptakan pasar utama untuk industri hijau dan iklim.
Habeck mendorong, dana insentif agar Jerman menciptakan ekonomi hijau kompetitif dengan AS, disampaikan Habeck kepada majelis rendah parlemen Bundestag. Akan tetapi tugasnya adalah mendorong menjadi lebih cepat dan lebih tegas dalam menerapkan dana tersebut.
Akan tetapi Menteri Ceko, Jozef Sikela yang memimpin pertemuan para menteri perdagangan Uni Eropa di Brussels, mengatakan dia menginginkan, solusi atas subsidi AS pada pertemuan berikutnya dari Dewan Perdagangan dan Teknologi bilateral (TTC) ditempat terpisah pada 5 Desember, menurut Financial Times.
"Yang penting bagi kami adalah AS menyadari kekhawatiran kami dan gugus tugas harus mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," tambahnya.
"Kami akan fokus untuk mendapatkan solusi tertentu pada TTC di 5 Desember," sambungnya.
Sebenarnya Undang-undang Pengurangan Inflasi sudah ditandatangani menjadi undang-undang (UU) oleh Presiden Joe Biden pada bulan Agustus dan bertujuan menghabiskan USD369 miliar untuk mengatasi energi dan perubahan iklim.
Namun hal itu telah menyebabkan kecemasan dengan UE karena dapat menyebabkan perselisihan perdagangan yang serius. Hal ini tepat ketika dunia mencoba untuk mengatasi masalah pasokan energi yang disebabkan oleh perang Rusia ke Ukraina.
Beberapa yang menjadi sorotan dalam RUU itu yakni terdapat aturan kredit pajak untuk mobil listrik yang dibuat di Amerika Utara dan mendukung rantai pasokan baterai AS. Pejabat Eropa sebenarnya mengakui ambisi hijau AS dalam RUU itu. Tetapi UE mencatat setidaknya ada sembilan ketentuan kredit pajak yang dianggap "bermasalah".
Beberapa menteri keuangan Eropa sudah menggarisbawahi hal itu. Kebijakan ditakutkan menjadi diskriminatif ke produk negara lain. "Kami khawatir tentang konsekuensi karena UU itu," kata Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner.
"Saat ini kita harus menganalisanya ... dengan konsekuensinya bagi industri kami. Dan kami harus memberi tahu pihak AS tentang kekhawatiran serius kami, saya tidak yakin mereka menyadari kekhawatiran seperti yang kita khawatirkan," tegasnya.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengurangan Inflasi membuat pemerintah Eropa frustrasi, lantaran berisikan aturan pajak, kesehatan serta iklim yang mencakup rekor pengeluaran USD369 miliar untuk iklim dan energi.
Menteri ekonomi Jerman, Robert Habeck menyerukan, Eropa untuk meningkatkan persaingan dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia akan bersaing memperebutkan siapa yang akan dapat menciptakan pasar utama untuk industri hijau dan iklim.
Habeck mendorong, dana insentif agar Jerman menciptakan ekonomi hijau kompetitif dengan AS, disampaikan Habeck kepada majelis rendah parlemen Bundestag. Akan tetapi tugasnya adalah mendorong menjadi lebih cepat dan lebih tegas dalam menerapkan dana tersebut.
Akan tetapi Menteri Ceko, Jozef Sikela yang memimpin pertemuan para menteri perdagangan Uni Eropa di Brussels, mengatakan dia menginginkan, solusi atas subsidi AS pada pertemuan berikutnya dari Dewan Perdagangan dan Teknologi bilateral (TTC) ditempat terpisah pada 5 Desember, menurut Financial Times.
"Yang penting bagi kami adalah AS menyadari kekhawatiran kami dan gugus tugas harus mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," tambahnya.
"Kami akan fokus untuk mendapatkan solusi tertentu pada TTC di 5 Desember," sambungnya.
Sebenarnya Undang-undang Pengurangan Inflasi sudah ditandatangani menjadi undang-undang (UU) oleh Presiden Joe Biden pada bulan Agustus dan bertujuan menghabiskan USD369 miliar untuk mengatasi energi dan perubahan iklim.
Namun hal itu telah menyebabkan kecemasan dengan UE karena dapat menyebabkan perselisihan perdagangan yang serius. Hal ini tepat ketika dunia mencoba untuk mengatasi masalah pasokan energi yang disebabkan oleh perang Rusia ke Ukraina.
Beberapa yang menjadi sorotan dalam RUU itu yakni terdapat aturan kredit pajak untuk mobil listrik yang dibuat di Amerika Utara dan mendukung rantai pasokan baterai AS. Pejabat Eropa sebenarnya mengakui ambisi hijau AS dalam RUU itu. Tetapi UE mencatat setidaknya ada sembilan ketentuan kredit pajak yang dianggap "bermasalah".
Beberapa menteri keuangan Eropa sudah menggarisbawahi hal itu. Kebijakan ditakutkan menjadi diskriminatif ke produk negara lain. "Kami khawatir tentang konsekuensi karena UU itu," kata Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner.
"Saat ini kita harus menganalisanya ... dengan konsekuensinya bagi industri kami. Dan kami harus memberi tahu pihak AS tentang kekhawatiran serius kami, saya tidak yakin mereka menyadari kekhawatiran seperti yang kita khawatirkan," tegasnya.
(akr)
Lihat Juga :
