Awas Ancaman Perang Dagang Uni Eropa dan AS Dipicu Subsidi Hijau Jumbo Rp5.781 Triliun

Senin, 28 November 2022 - 21:23 WIB
loading...
Awas Ancaman Perang...
Para menteri Uni Eropa (UE) mencemaskan pecahnya perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) saat Washington mengunci lebih dari USD369 miliar yang setara Rp5.781 triliun untuk subsidi hijau. Foto/Dok
A A A
BRUSELLS - Para menteri Uni Eropa (UE) mencemaskan pecahnya perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) saat Washington mengunci lebih dari USD369 miliar yang setara Rp5.781 triliun (Kurs Rp15.667 per USD) untuk subsidi hijau yang didorong oleh Joe Biden. Para pejabat di kedua benua telah membentuk satuan tugas untuk menilai dampak undang-undang iklim AS yang ambisius AS serta Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

Baca Juga: WTO Putuskan AS Bersalah dalam Perang Dagang, Washington Ngamuk

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengurangan Inflasi membuat pemerintah Eropa frustrasi, lantaran berisikan aturan pajak, kesehatan serta iklim yang mencakup rekor pengeluaran USD369 miliar untuk iklim dan energi.

Menteri ekonomi Jerman, Robert Habeck menyerukan, Eropa untuk meningkatkan persaingan dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia akan bersaing memperebutkan siapa yang akan dapat menciptakan pasar utama untuk industri hijau dan iklim.

Habeck mendorong, dana insentif agar Jerman menciptakan ekonomi hijau kompetitif dengan AS, disampaikan Habeck kepada majelis rendah parlemen Bundestag. Akan tetapi tugasnya adalah mendorong menjadi lebih cepat dan lebih tegas dalam menerapkan dana tersebut.

Akan tetapi Menteri Ceko, Jozef Sikela yang memimpin pertemuan para menteri perdagangan Uni Eropa di Brussels, mengatakan dia menginginkan, solusi atas subsidi AS pada pertemuan berikutnya dari Dewan Perdagangan dan Teknologi bilateral (TTC) ditempat terpisah pada 5 Desember, menurut Financial Times.

"Yang penting bagi kami adalah AS menyadari kekhawatiran kami dan gugus tugas harus mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak," tambahnya.

Baca Juga: Eropa Sedang Mempersiapkan Perang Dagang, Siapa Musuhnya?

"Kami akan fokus untuk mendapatkan solusi tertentu pada TTC di 5 Desember," sambungnya.

Sebenarnya Undang-undang Pengurangan Inflasi sudah ditandatangani menjadi undang-undang (UU) oleh Presiden Joe Biden pada bulan Agustus dan bertujuan menghabiskan USD369 miliar untuk mengatasi energi dan perubahan iklim.

Namun hal itu telah menyebabkan kecemasan dengan UE karena dapat menyebabkan perselisihan perdagangan yang serius. Hal ini tepat ketika dunia mencoba untuk mengatasi masalah pasokan energi yang disebabkan oleh perang Rusia ke Ukraina.

Beberapa yang menjadi sorotan dalam RUU itu yakni terdapat aturan kredit pajak untuk mobil listrik yang dibuat di Amerika Utara dan mendukung rantai pasokan baterai AS. Pejabat Eropa sebenarnya mengakui ambisi hijau AS dalam RUU itu. Tetapi UE mencatat setidaknya ada sembilan ketentuan kredit pajak yang dianggap "bermasalah".

Beberapa menteri keuangan Eropa sudah menggarisbawahi hal itu. Kebijakan ditakutkan menjadi diskriminatif ke produk negara lain. "Kami khawatir tentang konsekuensi karena UU itu," kata Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner.

"Saat ini kita harus menganalisanya ... dengan konsekuensinya bagi industri kami. Dan kami harus memberi tahu pihak AS tentang kekhawatiran serius kami, saya tidak yakin mereka menyadari kekhawatiran seperti yang kita khawatirkan," tegasnya.

(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tantang Dominasi Dolar...
Tantang Dominasi Dolar AS, China Perluas Penggunaan Yuan secara Global
Sambut Kabar Damai AS-Iran,...
Sambut Kabar Damai AS-Iran, Harga Bitcoin Melesat Tembus USD65.900
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
Tarif Trump 18% Mengancam...
Tarif Trump 18% Mengancam Komoditas Unggulan Nasional, RI Rayu AS Minta Pengecualian
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
24 Negara Pembeli Minyak...
24 Negara Pembeli Minyak Terbesar AS, Cek Posisi Indonesia
Bagaimana Industri Farmasi...
Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?
Badan Intelijen AS Peringatkan...
Badan Intelijen AS Peringatkan Israel Bisa Sabotase Kesepakatan Perdamaian AS-Iran
Trump Klaim Tidak Ada...
Trump Klaim Tidak Ada Batasan pada Kekuasaannya
Rekomendasi
Suka Takut Minum Vitamin...
Suka Takut Minum Vitamin C Karena Bikin Lambung Perih? Ini Penjelasannya
Tak Mau Cuma Impor,...
Tak Mau Cuma Impor, Raksasa EV China Leapmotor Langsung Rakit B10 di Jawa Barat
Road to Kilau Raya Hadir...
Road to Kilau Raya Hadir di Kota Mojokerto, Siapkan Pesta Rakyat Penuh Kemeriahan
Berita Terkini
IHSG Sepekan Melonjak...
IHSG Sepekan Melonjak 2,82%, Kapitalisasi Pasar Bertambah Jadi Rp10.788 Triliun
Indo Build Tech 2026,...
Indo Build Tech 2026, AMBPI Bawa Sejumlah Inovasi Baru
Bidik Pasar Indonesia...
Bidik Pasar Indonesia Timur, Jafran Indonesia Kenalkan JR 737 di PENAS XVII
Pelemahan Emas Antam...
Pelemahan Emas Antam Berlanjut ke Rp2.6 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya
Grab For Business Luncurkan...
Grab For Business Luncurkan Corporate Dine Out, Jamuan Makan Kantor Bebas Reimburse
Saingan Selat Malaka!...
Saingan Selat Malaka! Thailand Nekat Hidupkan Megaproyek Rp535 Triliun
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved