Tom Lembong Akui DNI Tak Berjalan Mulus di Lapangan
Kamis, 08 Februari 2018 - 15:54 WIB
Tom Lembong Akui DNI Tak Berjalan Mulus di Lapangan
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengakui bahwa daftar negatif investasi (DNI) yang telah dikeluarkan pemerintah sejak 2015 belum berjalan efektif di lapangan. Padahal, revisi DNI menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia.
Dia mengungkapkan, revisi DNI merupakan sesuatu yang sangat ditunggu investor dan pelaku usaha. Sayangnya, setelah investasi di satu sektor dibuka lebar, investor masih belum leluasa untuk berinvestasi di sektor tersebut.
"DNI adalah langkah nol bukan langkah nomor satu. Karena itu sekadar larangan atau tidak larangan, itu belum tentu membuka pintu pertama cabut larangannya, kedua baru buka pintu," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Menurutnya, terkadang kementerian dan lembaga (K/L) terkait yang justru menghambat pengimplementasian DNI. Jadi, ketika satu sektor sudah dibuka untuk investasi, beberapa K/L justru tidak melaksanakan hal tersebut dan investasi masih tertutup untuk investor.
"Artinya, apa sudah kita buka di DNI tapi tidak dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Jadi, merevisi DNI itu bukan ajaib begitu direvisi langsung investasi banjir masuk," terang dia.
Ke depannya, kata mantan Menteri Perdagangan ini, BKPM akan mendorong agar implementasi revisi DNI dapat efektif di lapangan. "Yang pasti kita mau mendorong implementasi daripada revisi DNI yang sudah dikeluarkan 2015, harus kita akui implementasi masih kurang," jelasnya.
Dia mengungkapkan, revisi DNI merupakan sesuatu yang sangat ditunggu investor dan pelaku usaha. Sayangnya, setelah investasi di satu sektor dibuka lebar, investor masih belum leluasa untuk berinvestasi di sektor tersebut.
"DNI adalah langkah nol bukan langkah nomor satu. Karena itu sekadar larangan atau tidak larangan, itu belum tentu membuka pintu pertama cabut larangannya, kedua baru buka pintu," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Menurutnya, terkadang kementerian dan lembaga (K/L) terkait yang justru menghambat pengimplementasian DNI. Jadi, ketika satu sektor sudah dibuka untuk investasi, beberapa K/L justru tidak melaksanakan hal tersebut dan investasi masih tertutup untuk investor.
"Artinya, apa sudah kita buka di DNI tapi tidak dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Jadi, merevisi DNI itu bukan ajaib begitu direvisi langsung investasi banjir masuk," terang dia.
Ke depannya, kata mantan Menteri Perdagangan ini, BKPM akan mendorong agar implementasi revisi DNI dapat efektif di lapangan. "Yang pasti kita mau mendorong implementasi daripada revisi DNI yang sudah dikeluarkan 2015, harus kita akui implementasi masih kurang," jelasnya.
(izz)
