Wawancara Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham: Bangun Brand Image Produk melalui Sertifikat Halal

Yang saya lakukan pertama kali, yakni konsolidasi struktural, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) karena itu adalah modal penting untuk kita bekerja. Kita lihat dulu dari aspek kelembagaannya gimana, SDM-nya seperti apa, struktur sudah kuat atau belum, regulasi, dan seterusnya. Lalu, saya tahu persis sebelum masuk ke sini bahwa BPJPH ini disebutkan dalam UU sebagai Satker BLU. Artinya, bahwa BPJPH harus melakukan pelayanan publik terdepan. Pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima. Jadi karena itu maksud dan tujuan didirikan BPJPH itu sebagai BLU. Pelayanan di bidang apa? Pelayanan administrasi sertifikasi halal.

Siapa saja yang dilayani? Publiknya siapa? Konsumen dan produsen. Produsen itu adalah dunia industri dan pelaku UMKM. Kemudian memberikan perlindungan kepada konsumen akan hak-hak mereka dalam mengonsumsi produk-produk. Itu adalah target kita dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu pada akhirnya akan beriringan dengan pendapatan BLU. BLU itu memang diberikan kewenangan untuk memperoleh pendapatan. Semakin optimal pelayanan kita, maka masyarakat percaya dan pendapatan bisa meningkat.

Bagaimana caranya membuat pelayanan publik yang prima?

Yang pertama kali itu melakukan perubahan, yakni mengubah mindset PNS dan ASN di BPJPH dari pola berpikir dan bekerja yang birokratis menjadi pola pikir dan cara kerja bahkan gayanya lebih kepada korporasi. Karena kita sebagai BLU, maka cara kerja perusahaan, saya kira yang lebih compatible dengan pelayanan-pelayanan itu. Itu yang kita lakukan perubahan di sini. Kemudian, hasil pemetaan aspek kelembagaan, struktural, dan SDM memang belum begitu kuat untuk kita berlari cepat.

Kenapa tak bisa berlari cepat?

BPJPH baru didirikan pada tahun 2017. Lalu, konsolidasi regulasi juga masih diadakan perbaikan-perbaikan. Kita tahu sebelumnya ada judicial review dari berbagai pihak. Kemudian, melengkapi regulasi. Saya kira itu memang bisa dipahami dan butuh waktu juga. Dari sisi SDM-nya, karena lembaga baru jadi orangnya diimpor dari mana-mana. Jadi belum begitu kuat. Akhirnya, saya minta bantuan ke berbagai pihak. Saya datang ke kementerian BUMN untuk meminta bantuan SDM. Karena BPJPH belum punya pendapatan, enggak mungkin digaji karena dia bukan ASN di BPJPH. Nanti gajinya tetap dari daerah asalnya tapi mereka bekerja di sini.

Apa posisi untuk SDM dari luar BPJPH ini?

Kita minta bidang pelayanan marketing, finance, dan aspek sosial media, dan digitalisasi. Tapi memang waktu itu belum dipenuhi karena mereka membutuhkan juga. (Akhirnya), Saya datang ke Kemendikbud. Saya minta mahasiswa magang. Waktu itu Pak Dirjen Prof Nizam. Waktu itu sudah tidak ada lagi program Mahasiswa Magang Bersertifikat. Saya jelaskan ini untuk kepentingan target sertifikasi halal UMKM 10 juta, perlu back up semua kementerian dan lembaga. Akhirnya, saya dibantu hampir 100 orang mahasiswa yang kita rekrut secara terbuka oleh BPJPH melalui penganggaran mereka. Jadi mahasiswa magang diberikan honor bulanan. Jadi mereka membenahi akuntansi, konten medsos, mempercantik website, Instagram. Lalu membantu pekerjaan di sini dengan melakukan verifikasi dan validasi.

Berapa produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal?

Berdasarkan data, sertifikat halal yang keluar dari MUI pada periode 2012-2018 itu produk yang sudah bersertifikat halal berjumlah 668.000. Jadi, selama enam tahun trennya 100 ribuan per tahun. BPJPH baru 2019-2022, sertifikat yang sudah dikeluarkan 1 juta lebih. Jadi, peningkatan 3-4 kali lipat dari yang sebelumnya. Namun, karena ekspektasi publik begitu besar. Pemerintah ingin mengejar target yang besar, yakni 10 juta pada tahun 2024, maka capaian 1 juta ini belum seberapanya dengan 10 juta, apalagi dengan jumlah UMKM yang mencapai 74 juta.